Angka Rumah Tidak Layak Huni Tinggi, IPSM Ajak Penggiat Sosial Bergandengan

278

ACEH UTARA (Garudanews.id) – Tingginya angka kemiskinan dan masih banyaknya rumah tidak layak huni meskipun Pemkab Aceh Utara hingga saat ini telah membangun 1.741 rumah duafa dari alokasi dana gampong.

Kebijakan pembangunan rumah duafa tersebut diterapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Gampong yang mewajibkan setiap gampong untuk membangun masing-masing dua rumah untuk warga miskin dalam setahun.

Namun demikian tidak semua bisa teratasi begitu saja, tentunya perlu juga kegiatan- kegiatan sosial dan donatur lainnya untuk mempercepat masyarakat memiliki rumah layak huni.

Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat ( IPSM ) selama ini telah banyak berperan penting,  dimana dalam program bedah rumah yang telah di kerjakan . Seperti, tidak lama ini IPSM bekerjasama dengan Polres Aceh Utara menggelar kegiatan bakti sosial dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke 73, yaitu membedah rumah warga yang kurang mampu.

Ketua IPSM Aceh Utara, Mukhtaruddin (tengah) usai meninjau rumah penduduk yang tidak layak huni akan dijadikan program bedah rumah.

Ada tiga rumah yang dibedah yaitu milik Nek Tihajar (70) warga Ule Gunong, Kecamatan Lhoksukon kemudian rumah milik Budiman (43) warga Ule Tanoh, Kecamatan Tanah Pasir, dan rumah Nuriyah (72) warga Matang Sijuek Tengoh, Sampoinet.

Ketua IPSM Aceh Utara, Mukhtaruddin S.Pd mengatakan, kegiatan ini dalam rangka HUT Bhayangkara ke 73 yang mana pihak Polres Aceh Utara bertindak sebagai pendananya, sementara pekerjaan lapangan dikerjakan oleh IPSM dengan dibantu masyarakat.

“Kami sangat berterimakasih kepada Kapolres Aceh Utara yang sangat peduli dengan masyarakat kurang mampu yaitu dengan memberikan bantuan rumah bagi lansia,” ujar Mukhtaruddin, Jumat (21/6).

Ia juga berharap kepada para pegiat sosial dan khususnya pemerintah Aceh Utara kedepan untuk bergandeng tangan melakukan langkah-langkah strategis dalam memperhatikan masyarakat menuju sejahtera.

Langkah ini tentunya, kata Mukhtaruddin perlu kiranya pemerintah untuk membentuk tim khusus bersama dalam pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara terpadu dan terukur.

Berdasarkan pendataan IPSM pada tahun 2016, kata Mukhtaruddin, sedikitnya ada sebanyak 6.300 unit rumah yang layak dibantu dan pada tahun 2019 ini ditargetkan selesai. Tapi sepertinya target tersebut molor. Sebab, di lapangan ternyata masih banyak temuan-temuan rumah tidak layak huni di luar data IPSM. Menurutnya hal ini disebabkan tumpang tindih tim verifikasi di lapangan.

“Dengan dibentuknya tim PMKS inilah nantinya dapat melakukan pendataan yang real, sehingga kedepannya tidak ada lagi temuan temuan baru,” ujarnya.

Kapolres Aceh Utara, AKBP Ian Rizkian Miliardin mengatakan, untuk bantuan pembangunan bedah rumah layak huni bagi masyarakat lansia kurang mampu seluruhnya didanai dari sedekah seluruh anggota Polres Aceh Utara.

“Dana patungan dari anggota kita di Polres. Mari kita saling membantu dalam kebaikan. Mohon juga dukungan dan doanya, semoga niat baik ini bisa berjalan lancar,” ujar Kapolres. (Syahrul)

Anda mungkin juga berminat