Begini Kata Dua Pakar Hukum Tata Negara Soal Status Maruf Amin di Dua Bank Syariah

264

JAKARTA (Garudanews.id) –  Statuus calon wakil presiden Ma’ruf Amin  sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di dua Bank Syariah, yang dipermasalahkan oleh Tim Hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga dinilai akan menjadi bobot gugatan di Mahkamah Konstitusi.

Meski Maruf Amin sendiri mengakui bahwa keberadaan dirinya di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri hanya sebagai Dewan Pengawas, bukan sebagagai karyawan di dua perusahaan BUMN tersbut.

Terkait dengan kedudukan Ma’ruf Amin di dua Bank Syariah tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun berpendapat bahwa Ma’ruf Amin bisa didiskualifikasi sebagai calon wakil presiden di Pemilu 2019.

Hal tersebut berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa MK pernah mendiskualifikasi pemenang pemilihan umum kepala daerah.

“Pernah dalam konteks pilkada. Dalam konteks pileg pernah dilakukan oleh KPU ketika mencoret Edi Purnowo Hadi di Pileg 2009. Tapi saya tidak mau mendikte MK mengenai status Kiai Ma’ruf Amin,” kata Refly, Kamis (13/6).

Refly berpendapat bahwa MK bisa membuat keputusan yang signifikan padahal pelanggarannya bersifat kelalaian. Banyak pengalaman dari hakim MK yang memutuskan akibat yang signifikan kepada termohon.

“Tapi, apakah status Syariah BNI dan Mandiri Syariah, itu adalah bisa dikategorikan sebagai BUMN,” tambah Refly.

Refly menjelaskan, secara definisi yang kontekstual, dua bank tersebut bukan BUMN. Sebab, berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2003 dimaksudkan seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara.

Ditambahkan Refly, meski demikian dalam persoalan tersebut adanya perspektif lain yang sistematis dibanding kontekstual.

“Yaitu mengaitkan eksistensi anak perusahaan BUMN ini dengan keuangan negara. Dikaitkan juga dengan UU Tipikor dan UU tentang Pemeriksaan Uang Negara. ini yang menarik di MK kalau kasus ini diterima,” jelas dia.

Pendapat lain dikemukakan Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Menurutnya, posisi Ma’ruf Amin Dewan Pengawas Syariah bukanlah pejabat ataupun karyawan, seperti tertuang dalam UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Pada Pasal 1 Angka 15(b) tertuang bahwa “pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum.”

“Jasa dalam arti dia memberikan pengawasan apakah bank itu betul sudah sesuai dengan syariah atau tidak. Jadi tidak sama dengan posisi Dewan Komisaris di perusahaan,” jelas Bivitri.

Ditambahkannya, “Dan dia juga bukan karyawan karena dia tidak bekerja melakukan hal-hal yang sifatnya sehari-hari mengurusi perbankan tetapi dia semata memberikan masukan sesuai prinsip-prinsip syariah.”

Selain itu, kata Bivitri, Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah yang adalah anak perusahaan BNI dan Mandiri, tidak dapat dikategorikan sebagai Bank BUMN, berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. (Red)

 

 

 

Anda mungkin juga berminat