Elit PPP Diminta Evaluasi Diri Bukan Komentari Partai Lain

279

JAKARTA (Garudanews.id) – Meski dalam pemilihan legislatif 2019 lalu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengalami penurunan perolehan kursi di DPR Pusat, namun sejumlah elit politik partai berlambang Ka’bah tersebut seolah tidak memiliki beban politik bahwa partai yang dinaunginya tidak mendapat simpati publik pascapenahanan mantan ketua umum PPP Romahurmuziy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait suap jual beli jabatan di Kanwil Kemenag Jawa Timur.

“Politisi PPP hanya asyik mengawal Pilpres. Padahal, peta kekuatan politik dilihat dari jumlah perolehan kursi di DPR. Saya melihat elit PPP hanya berharap jatah kursi di DPR,” ungkap pengamat pengamat politik dan administrasi publik Bambang Istianto, kepada garudanews.id Senin (10/6).

Menututnya, politisi PPP hanya sibuk mengomentari di luar substansi dan kapasitasnya, seperti soal rencana hengkangnya Partai Demokrat dari koalisi Prabowo-Sandi maupun usulan pembubaran Koalisi Indonesia Kerja.

“Seharusnya, PPP fokus evaluasi diri. Kenapa puluhan kursi di DPR hilang. Kemudian, dua kali memiliki ketua umum terjerat KPK terkait kasus korupsi. Ironisnya kasusnya pun sama terkait korupsi di Kementerian Agama. Nah, hal itu seharusnya jadi perhatian, bukan malah sebaliknya mengomentari keberadaan partai lain,” tandasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menanggapi sinis usulan pembubaran koalisi partai pengusung 01 oleh Demokrat. Menurut Arsul, usulan tersebut lebih pantas dialamatkan kepada koalisi partai pengusung paslon 02.

Pasalnya, masih menurut Arsul, hal tersebut dikarenakan koalisi Paslon 02 sudah kalah dalam pertandingan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Kenapa demikian? Pertama, untuk Koalisi Paslon 02 memang secara politis sudah selesai karena paslon mereka kalah dalam Pilpres,” katanya, Senin (10/6).

Selain itu menurut Arsul, antara anggota Partai Demokrat dan Partai Gerindra sudah terjadinya perpecahan, sehingga hal tersebut dinilai lebih etis jika diarahkan ke Paslon 02.

“Kedua, secara faktual di antara anggotanya sudah pada berantem sendiri, paling tidak antara PD dengan Gerindra sebagai kepala gerbong,” terangnya.

“Tapi anjuran itu tidak pas buat KIK, karena Paslon kami kan yang menang Pilpres meski masih dipersengketakan di MK (Mahkamah Konstitusi),” tambahnya.

Sehingga, koalisi Paslon 01 dinilai akan terus berlanjut hingga massa akhir pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

“Sebagai pemenang maka koalisi dalam pemerintahan masih akan berlanjut sampai dengan akhir masa pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin,” ujarnya.

Ia menambahkan, cuitan Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik tersebut salah sasaran jika menganjurkan kepada Koalisi Indonesia Kerja (KIK) untuk membubarkan Koalisi partai politik pendukung. (Red)

 

Anda mungkin juga berminat