Jelang Putusan Sengketa Pilpres, 47.000 Personel Jaga Kawasan MK

271

JAKARTA — Karo Penmas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menyebutkan, pengamanan jelang putusan sengketa hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi akan melibatkan berbagai pihak. Di antaranya kekuatan TNI ada sekitar 17.000, Polri ada 28.000 lebih, kemudian Pemerintah Daerah hampir 2.000.

“Jadi keseluruhan kekuatan yang terlibat di dalam pengamanan di gedung MK dan sekitarnya hampir 47.000 lebih,” sebutnya, seperti disadur dari berita satu, Selasa (25/6/2019).

Dikatakan, depan gedung MK adalah kawasan steril dari demo termasuk dari acara bertajuk Halal Bihalal Akbar 212 yang puncaknya akan dilaksanakan pada 28 Juni 2019.

Disebutkan, awalnya direncanakan hanya kurang lebih 13.000 personel, namun dari perkiraan intelejen yang dijadikan dasar, jumlah personel pengamanan yang berfokus pada gedung MK ini ditingkatkan.

“Tidak hanya di gedung MK melainkan mengamankan beberapa objel vital nasional. Termasuk istana, Kantor KPU, Kantor Bawaslu, dan beberapa perwakilan duta besar asing yang ada di Jakarta,” imbuh Dedi.

Dikatakan, Polri ingin memberikan jaminan dan masyarakat diimbau tidak perlu takut beraktivitas meski hingga kini Polda Metro Jaya belum mendapat surat pemberitahuan dari beberapa pihak yang rencananya akan melakukan demo di beberapa wilayah Jakarta.

“Mabes Polri juga kembali mengimbau agar tidak melakulan mobilisasi massa pada tanggal 26, 27, 28, maupun 29 Mei. Seluruh tahapan KPU di MK itu sudah dilakukan secara konstusional. Masyarakat juga bisa langsung melihat perkembangannya karena itu disiarkan langsung oleh seluruh media TV,” urainya.

Anda mungkin juga berminat