Kasus Dugaan Korupsi di Disperkimtan Kota Bekasi Dinaikan Tahap Penyidikan

387

JAKARTA (Garudanews.id) –  Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung Mako Satpol PP dan BPBD Kota Bekasi, yang tengah ditangani oleh pihak Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, kini statusnya mulai dinaikan ke tahap penyidikan.

Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus AKBP Bhakti Suhendrawan menyatakan pihaknya sudah menaikkan status kasus dugaan korupsi di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan (Disperkimtan) Kota Bekasi dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Namun dalam kasus tersebut, Bhakti menyatakan, bahwa pihaknya belum menetapkan tersangka di dinas yang saat itu digawangi oleh Dadang Ginadjar. Meski adanya  indikasi korupsi dalam proyek multi years lebih dari Rp 70 miliar tersebut sudah cukup kuat.

“Pastinya kasus itu sudah naik ke penyidikan, tapi belum ada penetapan tersangka,” tandas Bhakti kepada wartawan, Jumat (14/6).

Seperti diketahui sudah hampir dua bulan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung dibawah Dinas Perkimtan Kota Bekasi itu, ditangani Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan sampai sejauh mana tahapan penyelidikan dan penyidikan kasus ini, pihaknya akan melakukan pengecekan kembali dahulu.

Yang pasti kata dia, penyidik akan bekerja secara profesional dalam mengungkap ada tidaknya kerugian negara dalam proyek multi years yang menggunakan APBD Kota Bekasi tersebut.

“Tentunya sudah sejauhmana, nanti akan saya cek dulu. Iya, saya dengar penyidikan,” kata Argo saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (13/6) malam.

Menyuarakannya kasus ini dari pernyataan Forum Mahasiswa dan Masyarakat Bekasi (Formasi). Ketua Formasi Jimmy dalam tulisannya mengharapkan penyidikan kasus ini oleh Subdit Tipikor Polda Metro Jaya tidak senyap atau bahkan lenyap karena hanya menjaring tingkatan staf saja.

Menurut Jimmy dari informasi yang didapatnya penyidik telah memeriksa 3 orang staf di Dinas Perkimtan Kota Bekasi yakni AJ, ER dan AR.

Bahkan penyidik juga sudah memeriksa Kepala Dinas Perkimtan saat itu Dadang Ginanjar, yang kini menjabat Kadishub Kota Bekasi.

“Makanya kasus ini harus dibuka agar terang benderang, sehingga juga mengungkap aktor intelektualnya,” kata Jimmy.

Seperti diketahui proyek pembangunan Gedung Mako Satpol PP dan BPBD merupakan proyek multi years yang dimulai sejak 2017.

Dana yang dianggarkan untuk pembangunannya di tahun 2018. ini adalah sebesar Rp 67,5 Miliar dari APBD Kota Bekasi. (Red)

Anda mungkin juga berminat