Narapidana Korupsi Sebaiknya Dipindahkan ke Nusakambangam

239

JAKARTA (Garudanews.id) – Beredarnya foto terpidana kasus suap e-KTP, Setya Novanto di media sosial yang kepergok saat jalan-jalan bersama istrinya Deisti Astriani Tagor di wilayah Padalarang Bandung Jawa Barat mendapat tanggapan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat, Abdul Aris.

Aris menyebut perempuan yang bersama Setya Novanto dalam foto pelesirannya yang beredar di media sosial adalah istrinya.

“Kalau lihat foto tersebut, Setya Novanto dengan istrinya,” kata Aris di Bandung, Sabtu (15/6).

Terkait dengan ulahnya, Setya Novanto akhirnya dipindahkan ke Rutan Gunung Sindur, Bogor pada Jumat (14/6) malam.

Sebelum kepergok pelesiran, Novanto menjalani perawatan karena penyakit yang dideritanya di Rumah Sakit Santosa Bandung sejak 12 Juni 2019. Sejak saat itu Setya Novanto belum kembali pulang ke Lapas Sukamiskin.

Abdul bersama Kakanwil Kemenkum HAM Jabar Liberti Sitinjak mengaku telah menjenguk sekaligus mengecek kebenaran Novanto di rumah sakit.

Menurut Abdul saat ia menjenguknya, mantan Ketua DPR RI tersebut memang ditemani bersama istrinya.

“Pada saat saya dengan Pak Kakanwil sidak ke RS Santosa, keluarganya (istrinya) ikut menunggu,” kata Abdul, dilansir dari Antara.

Sementara itu, Jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menanggapi kasus Setya Novanto (Setnov) yang kepergok sedang tidak ada di Lembaga Pemasyakaratan (Lapas) Sukamiskin.

Mantan pegiat anti korupsi ini mengungkapkan, kasus ini menunjukkan bahwa kredibilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), khususnya Ditjen PAS dalam mengelola Lapas patut dipertanyakan.

“Dengan berulangnya publik melihat ada narapidana yang berada di luar Lapas, hal tersebut tentu akan berisiko bagi kredibilitas Kementerian Hukum dan HAM,” kata Febri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (15/6).

KPK, kata Febri, mengingatkan agar Ditjen PAS tetap berupaya menjalankan perbaikan pengelolaan Lapas yang sudah pernah disusun dan dikoordinasikan dengan KPK sebelumnya, yakni tentang wacana pemindahan napi korupsi ke Lapas Nusakambangan.

“Setidaknya tahapan menuju ke sana perlu disampaikan ke publik, agar masyarakat memahami bahwa upaya perbaikan sedang dilakukan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Febri menegaskan bahwa apabila pihak terkait dalam hal ini Ditjen PAS tidak mengambil sikap, maka preseden buruk akan selalu melekat pada Kementerian Hukum dan HAM dan masyarakat semakin tidak percaya dengan penegakkan hukum.

“Karena jika masyarakat masih menemukan adanya narapidana yang berada di luar, hal tersebut akan menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, khususnya penyelenggaraan Lapas,” demikian Febri. (Red)

Anda mungkin juga berminat