Peran Wakil Kepala Daerah Kerap Diabaikan, UU Tentang Pemda Perlu Diamandemen

227

JAKARTA (Garudanews.id) –  Peran  wakil kepala daerah saat ini dinilai  belum berfungsi secara maksimal. Bahkan sejumlah kepala daerah masih memperlakukan wakilnya tidak ubahnya seperti “Ban Serep” tidak diberikan peran strategis dalam menentukan arah pijakan dalam memajukan daerahnya.

Sejumlah fakta ditemukan, beberadaan wakil kepala daerah (wakil gubernur, wakil  bupati dan wakil walikota) lebih banyak menimbulkan disharmoni  pemerintahan. Buktinya, ratusan pilkada yang digelar pada 2018 lalu, hanya beberapa persen kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kembali maju bersama.  Selebihnya, masing-masing maju sendiri dan bertarung sengit dalam pilkada.

Pertarungan tersebut menyebabkan PNS daerah terseret arus politik pemihakan. Karena masing-masing (kepala daerah dengan pasangan barunya dan wakil kepala daerah dengan pasangan barunya juga) berusahan menarik dukungan PNS, maka siapa pun yang menang, pasti menjadikan PNS yang calonnya kalah jadi sasaran peminggiran peran atau demosi.

Disharmoni kepala daerah dan wakil kepala daerah, biasanya terjadi hanya beberapa bulan setalah pasangan itu memenangkan pilkada. Akibatnyan hampir sepanjang lima tahun, pemerintahan berjalan tidak efektif setelah terjadi dualisme kepemimpinan daerah.

Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo menyayangkan adanya rasa ketimpangan kewenangan antara wakil kepala daerah dengan kepala daerah. Perlu disadari, bahwa kepala daerah dengan wakil kepala daerah merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat secara paket.  Artinya, bahwa secara konstitusi, wakil kepala daerah terpilih juga memiliki saham dalam pemerintahan ini.

Hal tersebut diungkapkan Firman saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI dengan Forum Wakil Kepala Daerah (Forwakada), Kemendagri dan Kemenpan-RB, di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

“Namun faktanya, ada wakil kepala daerah justru tidak memiliki hak kewenangan yang jelas, kesalahannya terletak di regulasi. Undang-Undang (UU) yang terkait dengan Pemilu dan Pilkada, harus diamandemen, sehingga nantinya mengatur keseimbangan hak dan kewajiban dari kepala daerah dan wakilnya,” tegas Firman.

Amandemen UU, tambah Firman, harus dilakukan dan dibuat secara jelas. Hak dan kewajiban dari kepala dan wakil kepala daerah harus jelas dan spesifik, agar ke depan tidak menimbulkan norma-norma yang multitafsir. Ketika nanti sudah diatur dengan regulasi dan undang-undang, ia mengingatkan agar semua pihak menyadari bahwasanya kewenangan dari wakil kepala daerah tidaklah melebihi kepala daerah.

“Ketika mereka sudah menduduki jabatan sebagai wakil kepala daerah dan tidak diberikan kewenangan, ini akan menimbulkan ketidakadilan. Ini yang tentunya kita harus berani untuk mengambil satu sikap. Wakil kepala daerah itu juga menjadi bagian daripada proses politik yang diusulkan oleh partai politik,” tegas Firman.

Legislator dapil Jawa Tengah III ini menyatakan, wakil kepala daerah juga memiliki kontribusi, baik dukungan suara dari rakyat, pemikirannya, modal sosial dan kapital. Maka, persoalan ini tidak boleh diabaikan. Akan tetapi, harus segera dibuat amandemen UU terutama UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). (Mhd)

Anda mungkin juga berminat