Publik Tunggu Putusan Wakil Tuhan di MK

282

JAKARTA (Garudanews.id) – Dinamika yang berkembang di dalam proses persidangan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) cukup menarik untuk disimak.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan sudah tersajikan dari berbagai pihak yang bersengketa. Tinggal bagaimana hakim mengevaluasi informasi yang didapat dari ke dua belah pihak, baik kubu tergugat maupun penggugat,  untuk mencari alternatif, selanjutnya dianalisa.

“Alternatifnya cuma ada dua pilihan mengabulkan gugatan atau menolak gugatan dari sengketa hasil Pilpres tersebut,”  ujar Direktur Center of Public Policy (CPP) Dr Bmbang Istianto, kepada garudanews.id, Jumat (21/6).

Apapun hasil putusan MK, Bambang menyebut, dipastikan akan berimplikasi luas terhadap publik. Oleh karenanya, jutaan masyarakat tentunya berharap agar putusan MK nanti dapat memberikan solusi terbaik demi bangsa dan negara.

Untuk itu, lanjut Bambang, hakim MK diminta untuk jeli dalam menganalisa baik pernyataan saksi maupun barang bukti yang dihadirkan oleh kedua belah pihak di dalam persidangan.

“Karena sekian ratus juta orang menonton, sehingga ada logika publik terbangun setelah melihat adanya fakta di persidangan tersebut,” lanjut Bambang.

Oleh sebab itu, Bambang menilai kedua belah pihak harus meyakinkan hakim, diantaranya menghadirkan saksi dan fakta yang kredibel, sehingga hakim dapat membuat keputusan yang dapat mewakili kepentingan publik lebih luas.

“Karena yang sangat didambakan oleh masyarakat adalah rasa keadilan,” tandas Bambang.

Kalau dilihat dari proses jalannya persidangan, Bambang menilai hingga saat ini sejumlah hakim terlihat masih memiliki integritas dan frofesionalismenya dalam memperlakukan kedua belah pihak. Namun demikian ia tidak menjamin seratus persen dari sejumlah hakim tetap teguh dalam pendiriannya sebagai wakil tuhan.

“Karena dalam pemilihan hakim MK melalui proses politik. Sementara, dalam kasus yang tengah disidangkan adalah kasus sengketa Pilpres yang diusung oleh partai politik. Nah, disinilah ada resistensi bagi hakim itu sendiri. Dan integritasnya itu tengah dipertaruhkan. Apakah tetap konsis sebagai wakil tuhan atau mewakili partai,” tutur Wakil Ketua Ilmuwan Administrasi Negara itu.

Bambang mengungkapkan perilaku hakim dapat dilihat dari fakta persidangan. Soal indikasi-indikasi independen atau tidak,  publik tentu bisa melihatnya. Meski ideal normatifnya adalah seratus persen memihak kepada keadilan.

“Sekarang tinggal pandai-pandailah hakim itu mendengar keluhan rakyat sesungguhnya apa. Karena menentukan pimpinan ke depan itu tidak hanya sekedar lima tahun, tapi the nex sampai sepuluh dua puluh tahun yang akan datang. Yang kebijikannya akan berimplikasi luas baik nasional maupun global,” pungkas Bambang. (Mam)

 

 

Anda mungkin juga berminat