Soal Wacana Referendum, Wiranto Pastikan Ada Sanksi Hukum Bagi Muzakir Manaf

326

JAKARTA (Garudanews.id) – Wacana referendum yang digulirkan mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Muzakir Manaf, bagi provinsi Aceh sepertinya mendapatkan tanggapan serius dari pemerintah pusat. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memastikan apa yang disampaikan tokoh Nangroe Aceh Darussalam (NAD) itu akan ada konsekuensi hukum.

Hanya saja, saat ini ketua umum Partai Aceh itu tidak berada di Indonesia. Setelah kembali ke dari luar negeri, sepertinya aparat penegak hukum akan menggarap tokoh yang kerap disapa Mualem itu untuk mempertanggungjawabkan terkait wacana referendum.

“Sekarang yang bersangkutan sedang tak ada di Aceh, sedang ke luar negeri. Tentu nanti ada proses-proses hukum soal masalah ini,” kata Wiranto di Jakarta, Jumat (31/5).

Mantan  ketua umum Hanura itu mengatakan,  referendum tidak relevan lagi dalam sistem hukum di Indonesia. Karena itu, kata Wiranto, tak boleh ada inisiasi dari masyarakat untuk menggulirkan referendum.

“Jadi ketika hukum positif sudah ditabrak, tentu ada sanksi hukumnya,” ujar Wiranto.

Lebih lanjut Wiranto menduga Muzakir menyuarakan referendum karena tokoh berjuluk Mualem itu beberapa kali kalah dalam kontestasi politik. Muzakir yang pernah menjadi wakil gubernur Aceh, kata Wiranto, juga kalah saat Pilkada NAD 2017.

“Dan Partai Aceh kursinya merosot, ya, kalau enggak salah. Pemilu pertama dia ikut pada 2009 itu kursinya 33, lalu 2014 tinggal 29, sekarang kalau enggak salah tinggal 18 kursi,” ujar mantan Panglima ABRI era Soeharto itu. (Red)

 

 

Anda mungkin juga berminat