Penegak Hukum Diminta Segera Periksa Oknum Dinas PU Rote Ndao

757

ROTE NDAO (Garudanews.id) – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara  dan Pegawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA-RI) mendesak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk melakukan penyelidikan di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Rote Ndao, proyek Tahun Anggaran (TA) 2015, terkait dengan  pelaksanaa pekerjaan pembangunan sanitasi/MCK Plus di Desa Batulilok.

Ketua Deputi Analisa Strategi dan Kebijakan BPI KPNPA RI, Idrus Mony mengungkapkan, pembangunan sanitasi/MCK Plus di Desa Batulilok Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao Nomor: 870/422/KAB-RN/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 dengan sumber seharusnya dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) melalui kontrak dana sebesar Rp382.969.400 Tahun Anggaran 2015.

“Berdasarkan penelaahan pada laporan realisasi fisik dan keuangan Dinas PU Kabupaten Rote Ndao 31 Desember 2015, diketahui bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sanitasi/MCK Plus di Desa Batulilok, Kecamatan pantai baru, realisasi pembayarannya tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan,” ungkap Idrus kepada garudanews.id, Senin (22/7).

Menurunya, hal itu diduga telah terjadi penyimpangan. Untuk itu pihaknya mendesak kepada Polda NTT segera melakukan penyelidikan. “Karena ini sudah menyangkut hajat hidup orang banyak, kami meminta pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan dan memanggil pihak-pihak yang duduga terlibat dalam proyek tersebut. Jangan sampai proyek yang sedianya untuk membant masyarakat hanya dijadikan bancakan oleh oknum dinas maupun kontrektor,” tegas Idrus.

Sebelumnya, berdasarkan sumber yang enggan disebutkan identitasnya, ada oknum di Dinas PU Kabupaten Rote Ndao yang bertindak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)  dan sebagai fasilitator masyarakat, sehingga proyek tersebut diduga terjadi adanya penyimpangan.

“Diantaranya bahwa PPTK dinilai memiliki I’tikad kurang baik telah menggunakan uang muka ratusan juta rupiah atas nama pelaksanaan proyek untuk kepentingan pribadinya serta kurangnya pengendalian Kepala Dinas PU Kabupaten,” ujar sumber. (Dance Henukh)

 

 

 

Anda mungkin juga berminat