Penyusunan Kabinet Kedua Jokowi Menghadapi Tantangan Berat

343

JAKARTA (Garudanews.id) – Presiden Jokowi dinilai tengah menghadapi tantangan berat dalam menyusun kabinet kedua pemerintahannya. Hal itu disebabkan pada periode pertama pemerintahan banyak  program yang terbengkalai yang tentunya akan menjadi persoalan Jokowi dalam penyusunan kabinet untuk lima tahun ke depan.

“Tantangannya lebih berat, karena lima tahun kedua ini, Kabinet Jokowi juga harus melanjutkan kegiatan yang belum berhasil. Pilihannya harus memperhitungkan menteri-menteri yang  mampu menyelesaikannya,” ungkap Direktur Eksekutif Center for Public Policy Studies (CPPS) Institut STIAMI Jakarta, Bambang Istianto kepada garudanews.id, Rabu (10/7).

Untuk itu, kata Bambang, diperlukan adanya pemetaan permasalahan stratetgis baik kebijakan lama maupun yang baru,  kemudian baru sesuai hak prerogatifnya presiden Jokowi dapat mengambil kebjakan untuk menempatkan calon menterinya.

Menurut Bambang, di periode ke dua kepemimpinannya, presiden Jokowi disarankan menempatkan kabinetnya dari kalangan ahli (zaken) atau profesional.

“Yang penting kabinet jangan hanya kegemukan dan sebatas bagi-bagi kursi. Selanjutnya, kemenerian yang tidak efektif alangkah baiknya dilebur. Karena terlalu banyak jumlah kementerian juga akan menambah beban anggaran negara. Oleh karenanya dibutuhkan menteri yang mengerti di bidangnya. Sehingga kinerjanya efektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Hal ini dilakukan agar kepemimpinan Jokowi di periode kedua berjalan dengan baik. Sehingga pada kepemimpinan pemerintahan berikutnya tidak meninggalkan persoalan. Bila diperlukan, Presiden Jokowi mengambil kakangan profesional muda untuk menjadi menteri. Karena tantangan Indonesia ke depan semakin kompleks.

Selain itu, ia menyarankan agar Jokowi menempatkan kementerian strategis yang terkait dengan persoalan ekonomi, menteri yang mampu mengatasi persoalan utang luar negeri.

“Utang luar negeri kita sudah terlalu tinggi. Jangan menempatkan menteri yang memiliki kebijakan hanya menambah utang luar negeri. Nah, ini tentu menjadi PR Jokowi ke depan,” tambah Bambang.

Bambang berharap, menteri perekonomian ke depan mampu memperbaiki neraca perdagangan. Diantaranya meningkatkan ekspor dan mengurangi impor.

“Seperti, mengendalikan impor terhadap barang-barang yang tak perlu. Supaya tidak mematikan produksi dalam negeri, terutama dari produk-produk yang berasal dari Cina yang menjamur di pasar dalam negeri,” pungkas Bambang. (Dra)

Anda mungkin juga berminat