Perombakan Struktur Partai Golkar Jelang Munas Dinilai akan Memicu Konflik

322

JAKARTA (Garudanews.id) – Jelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar pada Desember 2019 mendatang, dinamika politik di internal partai berlambang pohon beringin itu mulai menghangat.

Manuver Ketua Umum Golkar yang digadang gadang bakal kembali maju pada Munas mendatang mulai terlihat. Hal itu menyusul dengan kebijakan Airlangga Hartarto untuk mengajukan surat permohonan perombakan struktur DPP Partai Golkar ke Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham).

Kebijakan Airlangga merombak struktur partai jelang Munas dinilai sangat dinilai menabrak aturan dasar dan rumah tangga (AD/ART). Karena langkah tersebut sangat rentan menciptakan konflik internal yang berujung lahirnya perpecahan internal partai.

“Pasti melanggar AD/ART itu akan terjadi gugat menggugat nanti di Mahkamah Partai atau pengadilan dan ujungnya perpecahan,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Lawrence Siburian Lawrence dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network dengan tajuk Ngebut Munas Parpol Jelang Kabinet Baru, di d’consulate resto, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7)

Lawrence memaparkan, pelaksanaan Munas Golkar seharusnya dilaksanakan pada Oktober 2019. Namun, menurutnya, Airlangga ingin menyelenggarakan munas pada Desember 2019 tanpa menyelenggarakan rapat pleno juga menyalahi aturan.

“Sampai sekarang, enggak ada rapat pleno sudah sekian lama selesai pilpres tidak ada pleno bahkan struktur diusulkan diubah. Ini artinya apa? Jangan-jangan takut kalau pleno, ada voting kalah. Sedangkan ini bertentangan dengan AD/ART dan ini akibat fatal bisa terjadi perpecahan, itu harus diselesaikan pertama,” jelasnya.

Dengan munculnya potensi perpecahan, Lawrence menyebut semangat Airlangga berbanding terbalik dengan keinginan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mengingat, Jokowi telah berpesan agar Golkar damai.

“Sudah cukup terakhir Nasdem yang lahir dari perpecahan Golkar,” kata Lawrence.

Di samping itu, kata Lawrence, sebagian aspirasi kader Golkar menyuarakan kealpaan Airlangga yang tidak menyentuh internal partai hingga ke akar rumput. Terlebih Airlangga tidak menyentuh elemen utama Golkar yang memiliki sepuluh organisasi sayap.

“Golkar bukan satu, tapi sepuluh kekuatan, ajaklah semua berbicara dan pilihlah terbaik,” papar Lawrence.

Bahkan, Lawrence mengungkapkan, hingga sampai menjelang Munas, Airlangga sama sekali belum terlihat merapatkan barisan internal Golkar di daerah. Dia juga melihat baik Airlangga dan orang di sekelilingnya tidak mau menggandeng seluruh elemen partai.

Di samping itu, kata Lawrence, Airlangga yang merangkap sebagai Menteri Perindustrian membuat partai menurun suara dan kursinya di parlemen. Waktu Airlangga untuk berjuang bersama kader hingga tataran ranting berkurang karena harus mengerjakan jabatannya sebagai menteri. (SND/Red)

Anda mungkin juga berminat