Ratusan Guru Dan Kepala Sekolah Swasta Di Kota Bekasi Tolak Diskriminasi PPDB

582

BEKASI, (Garudanews.id) – Ratusan guru dan Kepala Sekolah swasta di Kota Bekasi  yang mengatasnamakan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) dan Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) Kota Bekasi melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor Pemerintah Kota Bekasi pada Selasa (16/07).

Kedatangan mereka untuk menolak pendirian Unit Sekolah Baru (USB) di kota Bekasi, tanpa melalui kajian serta persiapan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu,para pengunjuk rasa juga menolak intervensi Walikota terkait dengan kebijakan SMA dan SMK negeri yang sudah dikelola oleh Provinsi Jawa Barat.

(Foto: Mame)

“Diantaranya, secara masive dibangunnya Unit Sekolah Baru jenjang SMP tanpa dibarengi dengan kasiapan sarana dan prasarana yang memadai, bahkan sampai menumpang di sekolah lain demi mendirikan SMPN baru,” ujar ketua BMPS kota Bekasi Supardi.

Menurutnya, ada diskriminasi dari Pemerintah kota Bekasi terhadap sekolah swasta yang ada di kota Bekasi. Hal tersebut sangat terlihat ketika PPDB  atau penerimaan siswa baru dimulai.

“Dikotomi sekolah swasta dan negeri merupakan paradigma yang mesti ditinggalkan oleh para pengambil kebijakan, baik dinas pendidikan maupun Walikota Bekasi sebagai leader di pemerintahan,” tambahnya.

Sementara itu, Perwakilan dari peserta aksi yang juga ketua BMPS kota Bekasi Supardi melakukan pertemuan di Press Room Humas Pemkot Bekasi dengan kepala Dinas Pendidikan kota Bekasi Inayatullah, namun dalam pertemuan tersebut tidak menemui titik temu atas permasalahan tersebut.

Sekedar diketahui, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setiap tahunnya selalu dihadapkan dengn berbagai persoalan. Dari mulai sistem zonasi hingga keluhan sekolah swasta yang mengaku sepi peminat daripada sekolah negeri. Ditambah lagi dengan rencana dibangunnya Unit Sekolah Baru (USB) yang dihawatirkan akan menambah ketiadaan murid pada sekolah swasta.

Dalam aksi tersebut BMPS menuntut 5 hal diantaranya yaitu, Menolak pendirian USB di Kota Bekasi tanpa melalui kajian serta persiapan sarana dan prasarana, Menolak intervensi Walikota Bekasi terkait dengan kebijakan terhadap SMA dan SMK Negeri yang sudah diambil alih Provinsi, Menuntut agar Walikota Bekasi bertindak adil dalam melindungi hak sekolah swasta dalam hal PPDB, Sekolah swasta siap mewujudkan pendidikan berkualitas tanpa adanya dikotomi negeri dn swasta dan Stop paradigma memfasilitasi kebutuhan pendidikan masyarakat dengan membangun sekolah negeri baru. (Mam)

Anda mungkin juga berminat