Sengkarut Kasus Tanah di Kampung Rawa Semut, Ahli Waris Menanti Keadilan

350

BEKASI (Garudanews.id) – Kasus sengketa tanah di tanah air rupanya tidak pernah reda. Selain sistem administrasi pertanahan di negeri ini masih menggunakan cara manual, persoalan lain yaitu banyaknya oknum mafia tanah yang diduga dibiayai oleh kelompok tertentu untuk mengusasai tanah secara illegal sehingga tidak sedikit masyarakat harus kehilangan hak miliknya. 

Untuk itu dalam menangani kasus tanah tersebut diperlukan sikap kehati-hatian lembaga penegak hukum dalam menagani sebuah perkara kasus tanah agar memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Seperti belum lama ini kasus sengketa tanah yang terjadi di Kampung Rawa Semut Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi. Yang ditangani oleh Kuasa HUkum Juanda dan Partener.

Juanda selaku Kuasa Hukum dari waris Ahmad Surya Gumbhya mengungkapkan, pada awal tahun 2017 ia ditunjuk oleh ahli waris untuk menyelesaikan persoalan tanah yang diduga di klaim oleh preman setempat.

Selanjutnya, Tim Kuasa Hukum menyelusuri adanya bukti dan fakta persoalan tanah tersebut yang kemudian mempertanyakan kepada pihak Kelurahan Jatiasih, dan Yayasan Taman Islamil Marzuki (TIM), dari situlah kami ke Kecamatan Pondok Gede (saat itu masih gabung) yang sekarang Kecamatan Jatiasih.

Kuasa Hukum memeriksa tiga AJB yang dimiliki, dan tiga AJB tersebut ada. Berdasarkan pengakuan dari pihak kecamatan ada catatan yang hilang, akan tetapi dokumen asli masih dan masih lengkap.

“Selanjutnya kami menemui Paok (Anak Buah Muhammad) yang konon sebagai pihak yang dikuasakan soal obyek tanah tersebut, dan meminta klarifikasi terkait surat tanah yang dipegang (Mandor). Paok pun menyampaikan bahwa untuk mengurus surat tersebut harus menemui Muhammad (Sebagai Kuasa),” ujar Juanda kepada wartawan Sabtu (20/7).

Muhammad menyampaikan bahwa tiga AJB milik yang dimiliki pihak ahli waris Ahmad Surya Gumbhya tersebut tidak valid dan disarankan agar menemui Haji Naseh (Mantan Lurah Jatiasih).

Setelah diperiksa di kelurahan, data arsip yang dimiliki Ahmad Surya Gumbhya ternyata masih ada dan valid, selanjutnya pihak Kuasa Hukum mengajukan surat tidak sengketa, seporadik dan surat keterangan kepala kelurahan, dan keluarlah surat tersebut yang kemudian diajukan kepada pihak BPN Kota Bekasi melalui notaris.

“Saat dimulai melakukan pengukuran di lokasi muncullah sekelompok orang yang diduga preman suruhan Muhammad yang intinya tidak berkenan dengan kehadiran juru ukur dari BPN tersebut. Saat itu ada kepolisian, namun tidak bisa berbuat banyak,” ujar Juanda.

Dan petugas ukur sempat di intimidasi oknum mandor, selanjutnya pada sat itu Paok menelpon Muhammad dan telpon itu di berikan pada petugas ukur yang konon membawa bawa nama pejabat di BPN, dan pada saat itu juga juru ukur BPN meninggalkan lokasi tersebut dengan alasan tanah tersebut berada di lokasi zona merah.

“Anehnya, pihak Muhammad sendiri menunjukkan tanah ahli waris Surya Gumbhyra di lokasi lain yaitu tanah milik Pur. Kol Mulyadi, bukan tanah yang dimaksud,” tutur Juanda.

Atas peristiwa tersebut, kemudian pihak ahli waris pada tahun 2018 mengajukan kembali pengukuran tanah kepada pihak BPN Kota Bekasi. Tanah seluas 1800 m2 dengan tiga AJB.

Sebelum dilakukan pengukuran Kuasa Hukum telah melakukan koordinasi dengan Polres Kota Bekasi. Pihak Polres pun menurunkan anggotanya sebanyak ratusan anggota, dan saat itu juga pihak Muhammad tidak ada yang muncul.

“Namun anehnya saat pengajuan kembali yang ke dua kalinya pihak BPN tidak mau hadir ke lokasi dengan alasan tidak ada surat permohonan, (Pada saat itu sudah koordinasi melalui lisan ke pihak juru ukur),” ucap Juanda.

Sekanjutnya pihak ahli waris mengajukan pengukuran ulang secara tertulis kepada pihak BPN, (Juru ukur Risdan) dan berjalanlah pengukuran tersebut, yang kawal pihak kepolisian.

Kemudian keluar gambar ukur atas tanah tersebut dengan luas 1.731 m2 yang dikeluarkan tahun 2018. Proses selanjutnya pihak Kuasa Hukum dan ahli waris menanyakan ke BPN. Namun, juru ukur BPN berdalih masih menunggu pejabat lama yang mengetahui tanah tersebut.

Menyikapi hal itu, pihak ahli waris melalui Kuasa Hukumnya melakukan perlawanan terkait dengan pernyataan Risdan yang dinilai sangat tidak masuk akal.

“Kenapa pihak PBN meminta penjelasan kepada orang yang sudah pensiun,” tanya Juanda.
Kemudian di Tahun 2019, pihak ahli waris mendapatkan informasi bahwa tanah milik Ahmad Surya Gumbhyra digusur oleh kelompok Muhammad Cs menggunakan alat berat.

Setelah tanah ahli waris digusur, selanjutnya pihak Kuasa Hukum melakukan pemagaran di sekeliling tanah namun lagi-lagi dihadang oleh Muhammad Cs.

Selanjutnyapihak Muhammad pada 16 Nov 2018 melaporkan ahli waris ke pihak Polres Bekasi terkait penyerobotan atas tanah seluas 2.400 m2 padahal tanah ahli waris itu luas yang sebenarnya hasil pengukuran adalah 1731m2. Kemudian lokasi dipasang police line tanpa terlebih dahulu ahli waris di periksa. (Red)

Anda mungkin juga berminat