Wakil Ketua Komisi II DPR Prihatin Soal Perseteruan antara Walkot Tangerang dengan Menkumham

268

JAKARTA (Garudanews.id) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengaku prihatin atas perseteruan antara Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly dengan Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah yang berawal dari saling sindir lalu saling melaporkan ke polisi.

Menurutnya, terjadinya kasus tersebut sangat tidak elok hingga sampai ke publik, lantaran pejabat Publik harus bisa mencontohkan sikap yang baik.

“Tidak elok dan arif lah pejabat publik baik level pusat atau daerah berseteru begini, sampai ke publik, bahkan ke polisi,” kata Mardani di Jakarta, Kamis (18/7).

Lebih jauh, ia mengatakan tiap pejabat baik level pusat atau daerah mesti punya akhlaq yang baik. “Pemimpin harus menjadi panutan masyarakat,” ujarnya.

Ketua DPP PKS ini pun menyarankan sebaiknya setiap masalah dapat didiskusikan dengan kepala dingin dan kembalikan segala permasalahan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Jangan sekali-kali mengikuti kemarahan dan ego subjektif masing-masing pihak.

“Sejuk kalau para pejabat menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin dan mengembalikan segala sesuatunya sesuai tata aturan dan prosesur yang berlaku,” ujarnya.

Perseteruan antara Menkumham dan Walikota Tangerang berawal dari saling sindir. Yassona menyebut Pemerintah Kota Tangerang menghambat penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham).

Lalu, menanggapi pernyataan itu, Wali Kota Arief lantas menghentikan pelayanan publik di lingkungan Kantor Kemkumham Tangerang. Dan kemudian berujung keduanya saling melaporkan ke polisi untuk mengetahui siapa yang benar dan salah.

Mardani berharap keduanya bisa menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. “Meminta maaf adalah perbuatan para kesatria. Tapi memaafkan, adalah ciri manusia dewasa. Semoga persoalan ini segera selesai dan semua bisa fokus lagi melayani masyarakat. Presiden Jokowi atau Mendagri harusnya bisa memediasi masalah ini agar diselesaikan dengan sejuk dan mengikuti aturan yang ada,” paparnya.

Selain itu ia mengatakan ini menjadi pelajaran penting perlunya komunikasi dan kerjasama yang baik antar jajaran pelaksana pemerintahan.

“Sebagai pejabat yang utama dipikirkan adalah bagaimana bisa menjadi pelayanan yang baik kepada masyarakat, sehingga perlu sama-sama membangun komunikasi dan kerjasama yang baik antar satu lembaga dengan lembaga lain ke depannya,” pungkasnya. (Red)

 

Anda mungkin juga berminat