Anak Buah Pepen Tak Sependapat Soal Wacana Bergabungnya Kota Bekasi ke DKI

362

JAKARTA (Garudanews.id) – Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi (Pepen) menyatakan wacana bergabungnya Pemkot Bekasi ke DKI Jakarta dinilai tidak melanggar.

Hal itu dikatakan Rahmat Effendi menyusul pro kontra di tengah masyarakat terkait wacana tersebut.

“Yang melanggar yang mana,” kata Rahmat Effendi.

Menurutnya, penggabungan wilayahnya ke DKI Jakarta sekedar wacana.

“Orang berharap boleh tidak. Orang kita saja berdoa sama Allah. Ini kana sama saja berdoa, apa yang dilanggar?” tanya Rahmat Effendi.

Sebelumnya, mantan anggota DPRD Kota Bekasi periode 2004-2019, Machrul Falak Hermansyah tak sepakat dengan wacana Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi untuk bergabung ke DKI Jakarta. Bahkan, mantan Fraksi Golkar ini menyebut, wacana itu menyalahi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Ini melanggar Undang-undang, kalau menurut saya,” katanya.

“Iya, kalau mewacanakan ini,” ujar Machrul kepada wartawan usai menghadiri Sumpah Jabatan anggota DPRD Kota Bekasi periode 2019-2024, di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, Senin (26/8/2019).

Machrul menegaskan, wacana tersebut harus mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Karena setiap penyelenggara negara baik kepala daerah maupun DPRD harus berpedoman dengan Undang-undang.

Adapun di dalam Pasal 44 mengatur tentang penggabungan daerah yakni kota dengan kota (satu provinsi) atau provinsi dengan provinsi baru.

Tetapi kemudian, kota yang bergabung dengan Provinsi yang berbeda dinilai tidak ada.

“Kalau Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 saja sudah tidak ada, kenapa diwacanakan,” tanya Machrul.

Menurut dia, ketika wacana gabung ke DKI Jakarta dipaksakan, berarti daerah tersebut bangkrut? Padahal syarat dari penghapusan daerah atau gabung ke daerah lain adalah apabila daerah tersebut tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah.

“APBD Kota Bekasi hampir Rp7 triliun. Lima tahun kemarin telah berhasil melaksanakan RPJMD dengan sukses,” kata dia.

“Itulah yang menjadi keberatan saya,” jelas Machrul.

Yudicial Review

Machrul menantang Wali Kota Bekasi untuk melakukan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika hal itu dilakukan serius dalam rangka penyelenggaraan negara atau pemerintahan daerah yang taat hukum.

Ada dua pasal yang harus di yudicial reviev diantaranya, pertama adalah syatat penggabungan daerah bukan hanya pda daerah yang gagal. Tetapi, daerah yang ingin meningkatkan kapasitas fiskal (Keuangan). Kedua, penggabungan daerah bukan kota dengan kota atau provinsi dengan provinsi. Tetapi bisa saja kota dengan provinsi yang berbeda.

“Jika memang serius, itu bisa dilakukan kepala daerah untuk menyampikan yudicial review kepada MK,” tegas Machrul.

Machrul mengingatkan kembali pada persoalan Kota Bekasi yang meminta pengelolaan SMA dan SMK dikelolah oleh pemerintah daerah. Namun jawaban dari Pemprov Jawa Barat bahwa Kota Bekasi tidak memahami Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

“Kan malu kita, harusnya jangan begitu,” ujar Machrul.

Machrul pun meminta kepada Wali Kota Bekasi dan anggota dewan agar fokus berkaitan dengan rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

 

Anda mungkin juga berminat