Derita Petani Garam, Apakah Laut Indonesia tidak Lagi Asin?

335

SURABAYA (Garudanews.id) – Paguyuban Petani Garam Tradisional (PPGT) meminta pemerintah dapat menstabilkan harga garam konsumsi yang belakangan ini mengalami penurunan harga cukup signifikan.

Ketua PPGT Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Agus Sumantri mengungkapkan, selain adanya impor, anjloknya harga garam konsumsi salah satu faktor penyebabnya, keterlibatan PT Garam (Persero) yang memproduksi garam konsumsi.

“Sehingga masyarakat petambak garam yang memproduksi garam konsumsi mengalami penekanan harga. Memang dari sisi kualitas, garam produksi PT Garam mungkin lebih bagus, karena didukung dengan teknologi modern,” ungkap Agus kepada wartawan, Senin (12/8).

Agus mengatakan, seharusnya PT Garam lebih fokus memproduksi garam industri sehingga tidak berbenturan dengan produksi garam rakyat. “Biarlah persoalan garam konsumsi diserahkan kepada rakyat, sehingga petani garam di kepulauan Madura merasakan hasil jerih payahnya. Tidak seperti sekarang ini, harga garam lebih murah daripada harga air mineral,” keluh Agus.

Dikatakan Agus, dengan lahan yang luas dan infrastruktur memadai, dirinya juga menyayangkan PT Garam sebagai perusahaan BUMN. tapi masih berfikir skala kecil.

“Kalau pemerintah bijak terhadap rakyat, seharusnya menekan kepada PT Garam untuk meningkatkan produksi garam industri. Sehingga tidak lagi ada impor garam. Jangan lagi PT Garam hanya diberikan kewenangan untuk memproduksi garam konsumsi. Biarlah untuk kebutuhan konsumsi petambak garam rakyat yang memenuhinya,” kata Agus.

Agus mengatakan, dana triliunan yang digelontorkan kepada PT Garam seharusnya bisa meningkatkan garam industri. Namun ironisnya, BUMN Garam tersebut hanya berkutat memproduksi garam skala kecil yang semestinya hanya diproduksi oleh petani garam rakyat.

Untuk itu ia mendesak kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti tidak hanya berprestasi dalam menenggelamkan kapal. Akan tetapi harus berfikir masalah petani garam dalam lima tahun belakangan ini terus merugi.

“Tidak ada yang istimewa bagi kami petani garam sepanjang KKP dinahkodai Menteri Susi. Sebagai buktinya, pemerintah lebih memilih impor garam. Apakah laut Indonesia tidak lagi asin,” tandas Agus.

Sebelunya, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Agung Kuswandono menjelaskan, garam yang diproduksi petani terdiri dari tiga level yaitu K1, K2 dan K3. Garam itu nantinya diserap dua pihak, yakni PT Garam (Persero) dan industri.

Garam K1 merupakan garam dengan kualitas yang baik dengan kadar NaCI paling tidak 94%. Sementara, K2 dan K3 di bawah itu.

“Yang teriak itu di daerah Cirebon, dan ternyata garamnya K2-K3. Jadi garam produk-produk yang lain, ada yang mutu bagus, sedang, rendah,” ujarnya di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, Jumat (12/7) lalu.

Dia melanjutkan, garam yang diserap PT Garam ialah K1. Lalu, yang diserap perusahaan lain untuk semua kualitas.

“Yang diserap PT Garam semua K1. Yang diserap perusahaan bisa K1, K2, K3. Cuma, yang diserap K2-K3 tentu harganya jauh lebih rendah, karena rendemennya kecil. Gitu aja sebetulnya,” ungkapnya.

Hal lain yang membuat harga anjlok ialah karena garam dikeluarkan dari komoditas yang diatur dalam Perpres 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

“Dulu di Perpres 71, garam dimasukkan barang kebutuhan pokok dan penting, sama daging, susu, tepung, cabai. Jadi pemerintah bisa menetapkan harga HPP, istilahnya harga dasarnya. Tapi, kemudian Perpres diubah kemudian dikeluarkan dari Perpres yang baru, diganti ikan sakit perut, ikan kembung,” jelasnya. (DRA)

Anda mungkin juga berminat