Dorong Sektor UMKM Berkembang, Status LPDB Harus Jadi LPND

287

JAKARTA,  Garudanews.id) – Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) optimis tahun 2019 ini mampu menyalurkan dana bergulirnya sebesar Rp1,5 triliun tahun ini. Hingga Juli 2019, telah tersalurkan Rp793,6 miliar dan diharapkan hingga akhir Agustus 2019 sebesar Rp850 miliar – Rp900 miliar.

Direktur Utama LPDB – KUMKM, Braman Setyo, mengatakan secara total sejak awal berdirinya Badan Layanan Umum (BLU) ini sudah digulirkan sebanyak Rp9,3 triliun dengan jumlah mitra 4.323 unit dan 1,019 juta end user. Total tenaga kerja yang dikaryakan melalui dana bergulir ini mencapai 1,857 juta.

“Kita tawarkan suku bunga yang sangar murah yaitu 4,5 persen per tahun pada sektor pertanian, perikanan dan perkebunan. 5 persen pertahun untuk sektor riil dan 7 persen untuk sektor simpan pinjam,” ujar Braman Setyo dalam acara Focus Group Discussion bertema 13 Tahun Kiprah LPDB dalam Mengembangkan Koperasi dan UKM di Gedung Smesco Indonesia, Selasa (13/8).

Untuk mengejar target penyaluran dana bergulir tersebut diakui Braman ada kendala yang dihadapinya, yaitu ketiadaan akses pelayanan di daerah. Hal ini karena regulasi yang tidak mengizinkan LPDB-KUMKM membuka cabangnya di daerah. Oleh sebab itu perlu ada perhatian dari pemerintah agar status BLU ini dapat ditingkatkan setara dengan Badan atau Lembaga yang lansung di bawah Presiden atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).

Dengan cara tersebut maka LPDB-KUMKM akan lebih mudah menyalurkan dana bergulirnya kepada mitra-mitranya. Sebab dengan perubahan status tersebut secara otomatis LPDB akan mendapatkan previllage untuk membuka kantor cabang di daerah.

“Keuntungannya nanti kita bisa bikin cabang jadi infrastruktur yang sampai ke daerah secara otomatis akan terbentuk dengan sendirinya,” ulasnya. (Edr)

Anda mungkin juga berminat