Gubernur NTT Diminta Tegur Pemkab Rote Terkait Pembatasan Liputan Wartawan

1.069

ROTE NDAO (Garudanews.id) – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), diminta menegur kinerja Pemkab Rote Ndao, yang diduga telah mengintimidasi tehadap kerja jurnalistik di wilayah tersebut.

Kejadian ini bukan kali ini saja, tetapi sudah berulang kali dilakukan oleh Pemkab Rote Ndao, setiap wartawan di wilayah ini melakukan peliputan kerap dihalang-halangi oleh oknum pejabat Pemkab.

Peristiwa ini terjadi saat wartawan TVRI Rote Ndao, Nyongki Malelak hendak melakukan peliputan kegiatan yang digelar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan bersama kementerian Kelautan dan Perikanan di ruang kerja wakil bupati Rote Ndao, Rabu (28/8) hari ini.

Intimidasi itu dilakukan oleh sekertaris wakil
bupati (Wabup) Rote Ndao, Linda Hanas. Dengan sikap arogansinya, oknum tersebut melarang wartawan TVRI meliput kegiatan di ruang kerja wakil bupati.

Wartawan TVRI, Nyongky Malelak yang di konfirmasi garudanews.id Rabu (28/08) malam menyayangkan sikap sekertaris wabup Rote Ndao lantaran melarang dirinya meliput dalam kegiatan yang digelar di ruang kerja wakil bupati.

“Saat saya sedang meliput, tiba-tiba saya disuruh keluar dari ruangan dengan nada tidak sopan, katanya saya menyalahi prosedur,” ungkap Nyongki, Rabu (28/8).

“Saya sempat menjelaskan bahwa, informasi peliputan ini juga sudah saya koordinasikan dengan humas, bahkan sebelumnya, saya bersama staf humas, wartawan RRI dan anggota BIN sudah mendatangi Kantor DKP namun kami diarahkan ke ruang Wakil Bupati, maka itu saya datang melakukan peliputan dan tugas sebagai jurnalistik,” sambungnya.

Meski sudah menjelaskan, tetap saja ia bersama beberapa jurnalis dilarang meliput. Ia kemudian berusaha meminta izin kepada salah satu staf, namun dengan berbagai alasan wartawan TVRI tetap tidak diperbolehkan meliput kegiatan tersebut.

“Tunggu saya lapor pak kadis, kalau diizinkan baru boleh masuk”, ujarnya menirukan ungkapan sang sekretaris wakil bupati Rote Ndao, Linda hanas.

Ia pun menuruti kemauan sang sekertaris itu. Namun, hingga kegiatan hampir usai, sekertaris wakil bupati Rote Ndao tak kunjung keluar dari ruang rapat.

“Saya sudah jelaskan bahwa saya ini wartawan TV, jadi saya butuh visual, tapi tetap tidak digubris oleh sang sekretaris. Sudah terlalu lama menunggu akhirnya saya pulang tanpa berita,” kata Yongki.

Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao, Yermias Kota mengaku kegiatan bersama kementerian kelautan dan perikanan itu bersifat terbuka. Ia juga mengaku, penolakan terhadap wartawan TVRI itu bukan atas perintahnya.

“Bukan atas perintah saya, dan saya tidak mendapat laporan dari sekertaris,” ucapnya.

Untuk diketahui, siapa saja yang melakukan kekerasan dan menghalangi wartawan dalam melaksanakan tugas peliputannya, maka si pelaku tersebut dapat dikenakan hukuman selama 2 tahun penjara dan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp 500 juta rupiah.

Hal itu tertuang dalam ketentuan pidana pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 dikatakan setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menghambat atau menghalangi ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 terkait penghalang-halangan upaya media untuk mencari dan mengolah informasi, dapat dipidana dalam pidana kurungan penjara selama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.

Dalam pasal 4 undang-undang pers menjamin kemerdekaan pers, dan pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh dan menyebar luaskan gagasan dan informasi. (Dance Henukh)

Anda mungkin juga berminat