Pemerintah Diminta Mencari Skema Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur

Perekonomian Indonesia Kian Rapuh

275

JAKARTA (Garudanews.id) – Kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2019-2020 dipredkiksi akan mengalami krisis atau rapuh di seluruh infrastruktur ekonomi. Hal tersebut diungkapkan pengamat infrastruktur, Wibisono dalam keterangan pernya, Senin (12/8).

Berdasarkan release Badan Pusat Statistik (BPS) soal angka pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kuartal II-2019. Lanjut, Wibi, data tersebut menjadi begitu penting jika mengingat perekonomian Indonesia tumbuh jauh di bawah target pemerintah, pada tiga bulan pertama tahun 2019, Untuk periode kuartal I-2019, BPS mencatat bahwa perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,07% secara tahunan (year-on-year–YoY), jauh lebih rendah dibandingkan konsensus ekonom sebesar sebesar 5,19% YoY.

Wibi menambahkan pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan kedua tahun 2019 kembali berada di bawah ekspektasi para ekonom.  Tentu saja, kata dia, pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan tahun 2019 hampir bisa dipastikan akan mengkawatirkan.

Wibisono menilai bahwa kondisi perekonomian dalam tahun ini sangat rendah dan tidak stabil.

Menurut dia, dengan kenaikan tarif dasar listrik memicu terjadinya inflasi. Seperti kenaikan harga barang dan ongkos transportasi, sementara daya beli masyarakat juga akan semakin tertekan dan lemah dengan konsekuensi kehidupannya lebih berat lagi kedepan.

Kondisi ini, kata Wibi, bukan saja  saja dirasakan rakyat kecil. Masyarakat menengah ke atas juga mengalami kondisi serupa.   Selain itu, beberapa Industri/perusahaan besar saat ini seperti Grup Dunia Tekstil default (gagal bayar utang) selanjutnya Jababeka dikabarkan menyusul.

“Apalagi sekarang dalam kemelut kepemilikan BUMN besar seperti PLN, Pertamina, Garuda dalam keadaan merugi dengan utang yang juga besar, termasuk bank bank pemerintah faktanya punya beban utang yang tidak kecil,” paparnya

Untuk itu, pihaknya mengimbau Pemerintah Jokowi pada periode kedua ini harus secara matang dalam mengkaji.

“Karena implikasi kepada rakyat sangat besar, nekad tanpa perhitungan kemelut ekonomi terjadi, tinggal pilih mana yang lebih gila?” ucap Wibi.

Wibi juga mendesak kepada Pemerintahan Jokowi agar jeli dalam memilih skema pembiayaan pembangunan infrastruktur.

“Pemerintah jangan terlalu nafsu dalam membangun Infastruktur, dalam pendanaan harus di cari skema yang lebih aman dari sekarang. Jangan besar pasak dari pada tiang”, pungkas dewan pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) ini.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, porsi kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) sudah mencapai lebih dari 40 persen. Hal ini, menurut dia, meningkatkan risiko bagi perekonomian Indonesia.

“Sekali goyang (perekonomian), mereka bisa langsung keluar. Ekonomi kita (bisa) terbanting,” ujar Darmin, Jumat (9/8) kemarin.

Darmin menambahkan pemerintah akan terus berupaya mengurangi ketergantungan terhadap utang. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan dengan cepat. Perlu perencanaan jangka panjang, salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan asing pada portofolio surat utang pemerintah, antara lain dengan mendorong inklusi keuangan agar seluruh lapisan masyarakat bersedia mengakses layanan keuangan.

“Tapi tentu tidak bisa kalau hanya sekadar membuka tabungan, inklusi keuanggannya tidak hanya itu tetapi juga produk keuangan lainnya,” jelas dia.

Dari data yang disampaikan Bank Indonesia, Neraca Pembayaran Bank Indonesia menyebut rasio kepemilikan asing terhadap SUN pada kuartal II 2019 mencapai 46,6 persen, naik dibanding kuartal I 2019 yang sebesar 46 persen. (Red)

Anda mungkin juga berminat