Pengamat: Impor Rektor Asing Bukan Solusi Memacu Perguruan Tinggi

273

JAKARTA  (Garudanews.id) – Wacana Kemenristekdikti mendatangkan rektor dari luar negeri untuk memimpin Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) mendapatkan tanggapan dari sejumlah kalangan.

Salah satunya, Wibisono, seorang praktisi pendidikan ini menilai pemerintah saat ini belum perlu mendatangkan rektor dari luar negeri. Dia berpendapat, di Indonesia banyak kader atau anak bangsa sendiri yang mumpuni menjadi rektor.

“Orang orang kita hebat hebat, cuma kita harus punya target lompatan yang tidak hanya melahirkan wisuda wisuda terbaik tapi juga harus punya target prestasi untuk bisa berkiprah di dunia intenasional,ini semua tergantung mahasiswanya,” ungkap Wibisono menjawab pertanyaan wartawan terkait wacana pemerintah mendatangkan rektor luar negeri, Jumat (2/7).

Dirinya juga tidak menampik bahwa saat ini banyak keluhan soal rektor yang tidak mumpuni. Itu terjadi menurut Wibi, karena perekrutan rektor yang tidak baik, sehingga yang terpilih bukan yang terbaik.

“Yang perlu dibenahi pola rekrutmennya. Karena itu yang perlu dikaji proses pemilihan rektor di PTN yang peran pemerintah sangat dominan. Itu bisa mengalahkan peran senat akademik,” ucap Wibi.

Dia mencontohkan, untuk masuk dalam top 100 dunia, kriterianya tidak harus merekrut rektor asing, akan tetapi diperlukan banyak publikasi branding internasional dan inovasi dari kampus.

“Maka dari itu yang dilakukan adalah mencari para ilmuwan yang bisa menstimulus hal tersebut. Para Ilmuwan itu bisa diambil dari luar negeri dan diakui kehebatan dan kemampuan akademis di bidangnya,” ungkapnya..

Selain itu, kata wibi,  bisa juga dengan memberikan jabatan sebagai ketua litbang penelitian dan publikasi ilmiah.

Menurut Wibisono, tugas rektor yaitu bukan hanya mengurus prestasi kampus tapi juga membina mahasiswa, dana, pengabdian masyarakat, dan lainnya.

Dikatakannya,  penunjukkan seseorang rektor PTN atau perguruan tinggi di Indonesia tidak hanya berdasarkan kompetensi saja, tapi juga harus memahami kultur lokal.

“Nah ini tak mudah dipenuhi rektor asing. Butuh pemahaman budaya. Jadi rektor asing bukan solusi untuk memacu Perguruan Tinggi kita,” ujar dia.

Karenanya, baiknya Indonesia berhati-hati karena banyak pertimbangan yang harus dilakukan terkait perekrutan rektor asing.

“Jangan-jangan ini bagian dari Perang Modern atau Proxy War dari negara asing di dunia pendidikan.” tutur Wibi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR Reni Marlinawati mengatakan ide impor rektor asing semestinya dapat dihindari jika Kementerian Ristek dan Dikti dapat memetakan persoalan dan membuat solusi peningkatan kualitas perguruan tinggi di Indonesia.

“Gagasan lama ini ibarat jalan pintas dan instan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia. Padahal, kunci ada di pemerintah sebagai pihak regulator,” kata Reni di Jakarta, Selasa (30/7).

Menurut Reni, selain akan bertabrakan dengan berbagai aturan seperti UU 14/2015 tentang Guru dan Dosen dan UU No 12/2012  tentang Perguruan Tinggi, rencana tersebut menunjukkan kurang maksimalnya Kementerian Ristek dan Dikti dalam membentuk sistem pendidikan tinggi yang visioner, ajeg dan adaptif dengan perkembangan jaman.

“Padahal dengan kewenangan yang dimiliki, pemerintah semestinya dapat membentuk sistem yang ajeg, visioner dan adaptif dengan perkembangan jaman. Kita jangan latah dengan menempel salin cara yang diterapkan oleh negara lain dengan impor,” tegas Reni.

Wakil Ketua Umum DPP PPP ini mengingatkan pendidikan merupakan isu yang nenjadi perhatian konstitusi oleh para pendiri bangsa. Salah satu misi utama adanya negara ini, imbuh Reni, tak lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. (Red)

 

Anda mungkin juga berminat