Politisi Golkar Ini Tak Sependapat Bila Bekasi Bergabung Ke DKI

215

BEKASI, (Garudanews.id) – Munculnya wacana bergabungnya kota Bekasi ke DKI Jakarta menuai berbagai komentar. Sorotan terkait wacana tersebut juga datang dari anggota DPRD kota Bekasi Machrul Falak Hermansah.

Machrul mengatakan penggabungan sebuah Daerah Otonom dalam PP 78/2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, pada Pasal 22 Ayat 1, Otonomi daerah dapat dihapus apabila Derah yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah).

Menurutnya, usulan penggabungan Daerah Otonom setelah ada kajian yang komprehensif, baik aspek administratif, teknik dan cakupan kewilayahan.

“Berdasarkan keputusan Kepala Daerah dan DPRD mengusulkan kepada Pemerintah Propinsi (Keputusan Gubernur + Keputusan DPRD) dan selanjutnya Rekomendasi dari Mendagri untuk di setujui Presiden. Apakah pak Ridwan Kamil atau pak Anis Baswedan beserta DPRD Propinsi mau menyetujui/ mengusulkan,” tandas Machrul seperti dalam releasenya yang diterima garudanews.id, Sabtu (24/08).

Selanjutnya terkait potensi pajak kendaraan bermotor Kota Bekasi yang hampir 2 Triliun  kata Machrul, didalam UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Kewenangan Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota/Kabupaten mendapat bagian sebesar 30% dari Pajak Kendaraan Bermotor tersebut serta 10% lagi tambahan untuk pembangunan jalan dan moda transportasi.

“Jika ingin mendapatkan bantuan keuangan lebih besar lagi dari Pemprov Jabar, Kepala Daerah dapat mengusulkan anggaran pembangunan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang ada, saya yakin Pak Ridwan Kamil akan merespon dengan baik,” tandasnya.

Machrul juga memaparkan beberapa kerugian bila KotaBekasi bergabung dengan DKI Jakarta, seperti:

1. Kehilangan potensi sebagai daerah otonom seperti hak, wewenang, dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemerintahan sendiri untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Tidak akan lagi ada DPRD dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bekasi karena pasti akan ikut aturan UU DKI sebagai daerah Istimewa.

3. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sekarang eselon II dan mempunyai jabatan di Kota Bekasi sebagai Sekretaris Daerah, Asisten Daerah, Staf Ahli, Kepala Dinas/Badan, akan kehilangan jabatannya karena di DKI Wilayah Kota Madya  hanya ada Suku Dinas (Jabatan setara Eselon III), begitu pula selanjutnya berimbas para pejabat eselon III, IV kota Bekasi pasti akan sangat dirugikan. Kemudian tidak akan ada lagi TKK (Tenaga Kerja Kontrak ) karena di DKI hanya ada PHL (Pekerja Harian Lepas).

4. Potensi Pengeluaran Anggaran Belanja sangat besar yang bersumber dari APBN/APBD, untuk Perubahan Alamat Warga Kota Bekasi, Cetak 1-2 juta E-KTP, Kartu Keluarga, STNK, BPKB, Akte/Sertifikat Tanah, Rek. Listrik, Biaya untuk papan nama kantor Pemerintahan, Sekolah, rumah tinggal, rumah Ibadah, penggantian logo pada atribut ASN, Siswa/i   TK, SD, SMP dan SMA.

5. Proses Politik sangat panjang karena harus merevisi puluhan Perda di Pemprop DKI dan Jawa Barat. (Butuh anggaran untuk Pembentukan Pansus2 sebagai landasan Keputusan DPRD ), selanjutnya setidaknya merevisi 2 Undang Undang, yaitu UU tentang Pembentukan Kotamadya Bekasi, UU Keistimewaan DKI dan UU lain yang diperlukan. Rancangan Undang-undang tersebut harus masuk ke Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) di DPR RI.

Merevisi Permendagri tentang Batas Wilayah DKI, Kota Bekasi dan belum lagi Pergub dan Peraturan Perundang2an lainnya yang tentunya memerlukan anggaran.

6. Anggaran untuk kajian Penghapusan/Penggabungan daerah otonom dan survei publik.

Untuk menyatukan visi pembangunan wilayah Jabodetabekjur, tambah Machrul, bila perlu dibentuk lembaga setingkat menteri, atau menteri khusus Jabodetabekjur agar pembangunan lebih terkoordinasi dengan baik, efektif dan efisien dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera.

“Jangan sampai Anggaran Negara/Daerah dan energi masyarakat terkuras percuma untuk untuk menghapusan Daerah Otonom, lebih baik Fokus saja kepada RPJMD Kota Bekasi 2018-2023, Untuk Mewujudkan Kota Bekasi yang Cerdas, Maju, Kreatif, Sejahtera dan Ihsan,” ucapnya

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengingatkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi soal wacana bergabungnya keinginan mereka bergabung dengan DKI Jakarta. Menurut dia, bergabung dengan DKI Jakarta tak hanya memberikan keuntungan tetapi juga memiliki kerugian.

Kang Emil mengungkapkan salah satu kerugian yang bakal dialami kota Bekasi adalah hilangnya otonomi daerah. Sebagai bagian dari DKI Jakarta, kota Bekasi nantinya tak akan lagi bisa mengatur dirinya sendiri dan juga menggelar pemilihan kepala daerah langsung.

“Tidak ada otonomi lagi. Jakarta itu Daerah Khusus Ibukota. Maka yang namanya wali kota adalah bawahan langsung yang bisa diberhentikan kapan saja oleh gubernur. Tidak ada pemilihan langsung wali kota, apakah itu sudah dihitung,” ujarnya di Bandung, Selasa 20 Agustus 2019.

“Kalau provinsinya non-DKI, otonomi per Tingkat II masih ada. Tapi kalau gabung DKI, otonomi sudah hilang, maka pemimpin kota tidak lagi dipilih tapi ditentukan oleh gubernur,” tandasnya. (Mam)

Anda mungkin juga berminat