Soal Perpanjangan Perizinan, Prabowo Siap Jadi Mediator FPI dengan Presiden Jokowi

364

JAKARTA (Garudanews.id) – Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai Gerindra, Irawan Ronodipuro mengungkapkan, bahwa Ketua Umum Prabowo Subianto bersedia menjadi mediator antara FPI dan pemerintahan Presiden Jokowi terkait polemik izin Ormas Fron Pembela Islam (FPI).

“Prabowo akan berperan sebagai mediator bila izin FPI dicabut,” kata Irawan,  menyusul adanya polemik perpanjangan perizinan FPI yang hingga saat ini masih belum dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) .

Menurut Irawan, Prabowo memiliki pandangan selama FPI menghormati Pancasila maka FPI tidak perlu dikucilkan. Mantan rival Jokowi di Pilpres 2019 itu dinyatakannya merupakan sosok yang berkomitmen terhadap demokrasi.

“Prabowo percaya terhadap nilai dasar demokrasi yang menjamin hak untuk berkumpul, dan bila FPI dilarang maka ini akan menjadi preseden buruk dan berpotensi membuka pelarangan-pelarangan terhadap organisasi sipil lainnya,” kata Irawan.

Sebelumnya, Ormas, bentukan Habib Rizieq Syihab itu masih mengurus perpanjangan izin ke pemerintah karena ada syarat yang belum dipenuhi. Jokowi mengatakan FPI bisa saja dilarang jika tidak sejalan dengan ideologi bangsa.

Dalam wawancaranya dengan Associated Press (AP), Jokowi menyebut “sepenuhnya mungkin” melarang FPI dalam lima tahun terakhir dirinya menjabat.

Jokowi menekankan pelarangan FPI ini mungkin saja dilakukan jika FPI tidak sejalan dengan ideologi bangsa dan mengancam keamanan NKRI.

“Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologi menunjukkan bahwa mereka (FPI, red) tidak sejalan dengan bangsa,” kata Jokowi seperti dilansir AP, Sabtu (27/7/2019) lalu.

Perpanjangan izin yang tengah diurus FPI adalah Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo, pernah menjelaskan Ormas yang ber-SKT akan diberi dana bantuan sosial dari pemerintah, sedangkan ormas yang tidak ber-SKT tak berhak mendapatkannya. Bila SKT FPI belum sah diperpanjang, FPI tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Meski begitu, FPI tetap bisa melaksanakan kegiatan. (Red)

 

Anda mungkin juga berminat