Imparsial Minta DPR dan Pemerintah Batalkan Revisi UU KPK

259

JAKARTA (Garudanews.id) –  Direktur Imparsial Al Araf mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah diminta membatalkan pengesahan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Bukan itu saja, banyak desakan agar UU tersebut dibatalkan. Alasannya, beberapa poin yang telah disepakati berpotensi melemahkan KPK, sehingga diyakini korupsi tidak akan bisa diberantas.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun didesak segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.

“Imparsial menolak revisi UU KPK yang baru disahkan DPR karena cacat formil dari aturan pembentukan perundang-undangan,” ujar Al Araf dalam keterangan resminya, Senin (23/9).

Al Araf menyatakan, penerbitan perppu pernah dilakukan oleh presiden terdahulu sebelum Jokowi menjabat. Tercatat, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menerbitkan Perppu Pilkada pada 2014 lantaran mendapat banyak penolakan dari masyarakat. Sehingga, menurut dia, penerbitan Perppu KPK sangat mungkin dapat dilakukan Jokowi.

“Perppu KPK ini harus membatalkan UU KPK yang baru disahkan DPR dan mengembalikan pengaturan lembaga anti rasuah ke aturan hukum sebelumnya,” desak Araf.

Lebih lanjut, Al Araf menilai revisi Undang-undang KPK memiliki cacat formil lantaran selama proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tidak melibatkan partisipasi dari masyarakat. Selain itu, revisi UU KPK yang tak masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas DPR tahun 2019 juga dinilai Araf sebagai sebuah kecacatan.

Al Araf menjelaskan, seharusnya penyusunan sebuah UU dilakukan secara transparan serta memenuhi unsur partisipatif dari pihak luar. Akan tetapi, pembahasan revisi Undang-undang KPK terkesan dilakukan terburu-buru dan tertutup.

“Oleh karena itu, kami mendesak presiden segera menerbitkan Perppu KPK sebagai upaya penyelamatan masa depan pemberantasan korupsi,” kata dia.

Peneliti Kode Inisiatif Violla Reininda pun turut mendesak Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK. Menurut penuturannya, penerbitan perppu merupakan salah satu langkah yang tepat. (Red)

Anda mungkin juga berminat