Begini Kata Pengamat Jika UU KPK Direvisi

62

JAKARTA (Garudanews.id) – Rencana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang tengah digulirkan oleh DPr dinilai hanya akan membuat para anggota legislatif tersebut menjadi kebal hukum.

Sebab, dengan adanya revisi UU KPK tersebut,  membuat anggota dewan lebih diuntungkan, mengingat wakil rakyat berlabel terhormat itu kerap tersandung kasus korupsi.

“Seakan-akan anggota DPR terpilih itu kebal hukum. Karena memang nyaris sedikit kasus lain yang menimpa anggota legislatif, kebanyakan memang kasus korupsi,” ujar Direktur Democracy and Elektoral Empowerment Partnership (DEEP), Yusfitriadi dalam keterangan pernya, Selasa (10/9).

Yusfitriadi berpendapat, revisi UU KPK menjadi jalan aman bagi anggota dewan yang gagal terpilih. Upaya revisi undang-undang dianggapnya jadi jalan terakhir agar kasus hukumnya lepas setelah purna jabatan.

“Ada kekhawatiran, kenapa ini (revisi UU KPK) didorong anggota DPR lama, karena mereka itu punya banyak masalah. Sehingga ketika mereka tidak punya kekuasaan akan sangat mudah dilacak KPK, karena sudah tidak punya pengaruh lagi,” katanya.

Sementara itu, seperti dikutip dari Antara, Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia mengaku ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai rencana revisi UU KPK. Ketua Kopel Indonesia, Anwar Razak mengatakan, pihaknya akan menyampaikan keberatan yang menurutnya juga dirasakan sebagian besar masyarakat Indonesia mengenai rencana revisi UU KPK.

“Sebenarnya kita mendesak DPR RI. Tapi, jika dilihat posisi draf ini mesti ada persetujuan presiden. Maka presiden punya power untuk menghentikan. Kita akan melihat, apakah bisa bertemu langsung dan minta langsung untuk bertemu,” ujar Anwar.  (red)

 

Anda mungkin juga berminat