Ini Alasan DPR Ngotot Merevisi UU KPK

373

JAKARTA (Garudanews.id) – Sejumlah pihak menyebut perlu adanya pembatasan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kinerja KPK dengan kejaksaan dan kepolisian.

Sebeb, keberadaan lembaga anti rasuah itu, dinilai memiliki kewenangan yang terlalu kuat dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Sehingga praktiknya kerap dijadikan alat politik dan kekuasaan. Untuk itu, Undang-Undang KPK perlu direvisi.

Seperti diungkapkan Wakila DPR, Fahri Hamzah. Pihaknya tidak mempersoalkan jika Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang UU KPK direvisi. Sebab, hal itu perlu dilakukan sebagai check and balances dalam negara demokrasi.

“Sekarang kalau ada amandemen UU KPK dan sebagian kewenangannya dirampas itu enggak ada masalah,” kata Fahri kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (8/9).

Fahri menjelaskan, dalam sistem demokrasi semua lembaga harus memiliki kekuatan yang sama. Maka, lanjutnya, jika ada lembaga yang terlalu kuat harus dilemahkan.

“Dalam teori sistem demokrasi, semua lembaga harus punya kekuatan yang sama dalam konsep check and balances jadi kalau ada lembaga yang terlalu kuat ya memang harus dilemahkan,” ungkapnya.

Dia menambahkan, revisi UU KPK juga sama seperti amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang merampas kewenangan presiden. Karena itu, dia menilai tidak akan ada masalah dari revisi UU KPK.

“Dulu waktu kita amandemen UUD 45 sampai empat kali, pikirannya dan tujuannya untuk melemahkan presiden. Dalam amandemen UUD 45 itu kekuasaan presiden dirampas,” ucapnya.

Kendati demikian, Fahri menilai revisi UU KPK ini sama sekali tidak melemahkan lembaga antirasuah. Revisi itu, hanya untuk mengatur pengawasan KPK.

“Tapi setahu saya engga ada perampasan hak, hanya pengawasan dan menghindarkan KPK dari kesalahan,” tandasnya. (Dra)

Anda mungkin juga berminat