IPW Sebut Ada Mafia Mobil Mewah Sitaan KPK

296

JAKARTA (Garudanews.id) – Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR terkait pengesahan revisi UU KPK.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane menilai revisi ini sesuatu yang sangat penting dan strategis. Apalagi bagi KPK yang sudah belasan tahun berkiprah dan dalam perjalanannya banyak sekali masalah yang membuat lembaga anti rasuah itu menjadi sangat bobrok karena tidak ada pengawasan dan merasa full power tanpa bisa tersentuh hukum.

Menurut Neta, dengan adanya revisi UU ini arahnya semakin jelas untuk memperbaiki kebobrokan KPK dan sekaligus untuk menutup celah KPK menjadi lembaga otoriter atau menjadi “Kerajaan sendiri dalam negara Republik Indonesia”.

“Oleh sebab itu IPW memberi apresiasi pada DPR yang sudah mensahkan revisi UU KPK dalam Paripurnanya,” ujar Neta dalam keterangan persnya yang diterima garudanews.id, Rabu (18/9).

Neta berpendapat, bahwa kesadaran yang harus dibangun dan disadari dalam revisi ini adalah bahwa di republik ini tidak ada satu lembaga negara pun yang berdiri tanpa pengawasan. Lembaga tanpa pengawasan sama artinya membiarkannya menjadi lembaga otoriter.

Sehingga revisi UU KPK ini bermakna menghindari KPK menjadi lembaga otoriter dan meyakinkan bahwa pengawasan adalah sebuah kemutlakan. Selain itu revisi UU KPK ini bermakna bahwa lembaga anti rasuha itu agar tertib administratif dan tertib keuangan agar benar benar menjadi sapu bersih yang bebas dari korupsi maupun potensi korupsi, sehingga KPK harus transparan dalam laporan keuangannya ke BPK.

“Selama ini KPK abai dalam laporan keuangannya, terutama dalam mempertanggungjawabkan barang barang sitaan atau rampasan dari para tersangka korupsi, sehingga muncul isu bahwa oknum oknum KPK berkolusi dengan mafia penjualan mobil mewah,” tambah Neta.

Dengan adanya isu mafia mobil mewah di dalam KPK ini dan ditambah dengan status audit keuangan BPK terhadap KPK yang WDP, semakin menunjukkan kecurigaan besar bahwa ada masalah besar yang sangat serius di KPK, yakni masalah potensi korupsi dan kolusi di lembaga anti rasuha itu yang harus dibersihkan.

Namun tidak adanya pengawasan yang maksimal, hal hal tersebut tidak bisa dibersihkan dari KPK. Apalagi oknum oknum KPK selalu rajin membuat berbagai pencitraan dan selalu rajin untuk mempropokasi internal maupun eksternalnya untuk melakukan perlawanan terhadap upaya perubahan di KPK, seperti munculnya aksi demo tergadap pimpinan baru dan adanya revisi UU KPK.

“Upaya upaya kotor oknum oknum KPK yang dibungkus sedemikian rupa itu membuat sebagian tokoh terkibuli, sehingga tokoh tokoh itu tanpa melihat bukti yang otentik ikut ikutan mengkriminalisasi dan membunuh karakter para pimpinan baru KPK. Bahkan ramai ramai ikut menolak revisi UU KPK,” tandasnya. (DRA)

Anda mungkin juga berminat