KPK Cegah Ketua Fraksi Golkar DPR RI

252

JAKARTA (Garudanews.id) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Ketua Fraksi Golkar DPR RI Melchias Markus Mekeng  untuk bepergian ke luar negeri, selama enam bulan ke depan terhitung mulai 10 September 2019.

Pencegahan politisi Golgar yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) partai berlambang pohon beringin itu diduga terkait dengan suap terhadap eks Anggota DPR Eni Maulani Saragih dengan tersangka Samin Tan.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengungkapkan, pihaknya telah berkirim surat pencegahan tersebut ke Imigrasi. Adapun status Mekeng dalam kasus tersebut masih sebagai saksi.

“KPK melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap seseorang bernama Melchias Markus Mekeng, Anggota DPR-RI selama 6 bulan ke depan terhitung Selasa, 10 September 2019,” kata kepada wartawan, Selasa (10/9).

“Yang bersangkutan dilarang ke luar negeri dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dengan tersangka SMT (Samin Tan) yaitu diduga memberi hadiah atau janji kepada Eni Maulani Saragih, anggota DPR-RI terkait pengurusan terminasi kontrak perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian ESDM,” sambung Febri.

Mekeng juga dipanggil KPK besok. Dia dipanggil sebagai saksi untuk Samin Tan.

“Selain itu, besok Rabu, 11 September 2019 diagendakan pemerikaaan terhadap yang bersangkutan sebagai saksi untuk SMT,” ujarnya.

Mekeng sebelumnya juga pernah diperiksa KPK terkait kasus ini. Saat itu, dia mengaku ditanyai soal kasus dugaan suap pengusaha Samin Tan ke eks Eni Maulani Saragih yang juga berasal dari Fraksi Golkar.

“Soal Eni Saragih. Kasus dia sama Samin Tan, yaudah ditanyain itu saja,” kata Mekeng usai diperiksa di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (8/5).

Mekeng menyatakan dirinya tak mengetahui soal aliran suap dari Samin Tan ke Eni. Dia juga menyatakan tak ada kaitan kasus ini dengan Partai Golkar.

Terakhir PKP2B PT AKT yang disebut Febri, perizinan itu sebelumnya dihentikan oleh Kementerian ESDM, yang dipimpin Ignasius Jonan. Penghentian itu dilakukan karena PT AKT dianggap telah melakukan pelanggaran kontrak berat. Atas penghentian itu, terjadi proses hukum hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) yang hasilnya menyatakan keputusan Menteri ESDM soal penghentian PKP2B PT AKT tetap berlaku. (red)

 

Anda mungkin juga berminat