Lepas dari Dinkes DKI, Nasib Karyawan RS Haji Jakarta Tidak Menentu

78

JAKARTA (Garudanews.id) – Sejak lepas dari pengelolaan Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta, ternyata nasib dari para karyawan di RS Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur semakin tidak menentu.

Beberapa hak karyawan terkesan terabaikan seperti gaji, tunjangan hari raya (THR), maupun pesangon menjadi tak terurus dengan baik. Akibatnya, masa depan karyawan semakin tak menentu.

Didasari persoalan itu, para karyawan pun mengadukan nasibnya ke fraksi Gerindra DPRD DKI.

“Kami menuntut kepada pihak manajemen RS Haji agar segera membayarkan gaji, THR maupun pesangon. Saat ini, RS Haji sudah dilikuidasi. Dan kami berharap gubernur DKI Anies Baswedan mau turun tangan menjembatani masalah yang kami alami,” kata Ketua Serikat Pekerja RS Haji Arman Budianto, saat mengadu ke Fraksi Gerindra DPRD DKI, Selasa (17/9).

Rombongan karyawan RS Haji yang menyampaikan uneg-unegnya itu diterima Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani, Wakil Sekretaris Fraksi Yuda Permana, dan Bendahara Fraksi Dr Dian Pratama.

Menanggapi keluhan dari karyawan RS Haji ini, Rani Mauliani mengaku sangat miris dengan nasib yang menimpa kayawan RS Haji tersebut.

Fraksinya akan berjuang untuk menjembatani supaya persoalan bisa cepat terselesaikan. “Fraksi Gerindra DKI yang berjumlah 19 orang, akan terus membantu bapak ibu untuk mendapatkan haknya,” ujarnya.

Dikatakan Rani, sebagai wujud kepedulian fraksinya, dalam waktu dekat pihaknya akan memfasilitasi pihak karyawan dan pengelola RS Haji untuk segera mencari solusi yang terbaik bagi karyawan. Terutama menyangkut gaji yang merupakan hak karyawan.

“Semoga saja dalam pertemuan dengan pak Gubernur Anies, diperoleh solusi yang bagus. Artinya, hak-hak karyawan segera dibayar oleh manajemen RS Haji. Ibu-ibu ini kan punya anak yang harus dibiayai. Saya mohon agar hak mereka dibayarkan,” imbuhnya. (Hnn)

Anda mungkin juga berminat