Pro Kontra Revisi UU KPK, Pengamat: Jangan Sampai Publik Distrust kepada Pemerintah

279

JAKARTA (Garudanews.id) – Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang tengah digodok di DPR RI kini terus mendapat reaksi publik. Pro dan kontra mengenai revisi UU lembaga anti rasuah pun terus bergulir.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku sudah membaca poin dalam Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau RUU KPK. Sandi, sapaan akrab Sandiaga,

Salah satunya mengenai KPK harus berkoordinasi sebelum melakukan penyadapan. Karena dengan adanya persetujuan tersebut akan menambah birokrasi dan dinilai bakal bocor sebelum adanya rencana penyadapan.

“Yang saya tidak setuju adalah secara sistematis melemahkan KPK dengan bahwa penyadapan itu harus berkoordinasi,” kata mantan wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ditemui setelah menghadiri acara peresmian “Ruang Sandi” di Jakarta Pusat, Sabtu (14/9).

KPK tidak memerlukan koordinasi untuk menyadap. Hal itu, kata dia, dengan adanya persetujuan justru akan membuat birokrasi penyidikan menjadi panjang. “Itu, ya, buat apa?” tanya Sandi.

Di sisi lain, Sandi menceritakan bahwa manusia itu tidak luput dari kesalahan ketika berbicara tentang RUU KPK. Sebab itu Sandi setuju dengan mekanisme SP3 untuk lembaga antirasuah.

“Seandainya teman-teman di KPK melakukan kesalahan. Perlu diberikan exit mekanisme, SP3,” lanjut Sandi.

Namun demikian, Sandi juga setuju poin lain terkait dengan pembentukan Dewan Pengawas KPK yang muncul dalam poin RUU KPK. Di era demokrasi, setiap lembaga negara harus memiliki pihak pengontrol.

“Semua lembaga enggak bisa menjadi superbodi. Harus ada oversize. Saya sepakat,” ungkap dia.

Sandi menekankan, RUU KPK tidak boleh melemahkan lembaga antirasuah. Sandi tidak ingin lembaga antirasuah wafat dari upaya RUU KPK.

Revisi UU KPK Ditentang oleh Lembaga yang Dibuat Pemerintah

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Public Policy Studies (CPPS) Institut STIAMI Jakarta, Bambang Istianto menilai pemerintahan yang bersih dan good governance sebagai keniscayaan tanggung jawab di tangan presiden.

Untuk itu, kata Bambang, KPK sudah menjadi role model yang digunakan untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance.

“Faktanya terjadi situasi yang paradoksal ketika revisi UU KPK justru ditentang oleh lembaga yang dibuatnya sendiri (pemerintah),” ungkap Bambang kepada garudanews.id, Sabtu (14/9).

Pada bagian lain, lanjut Bambang, publik sudah memiliki trust terhadap KPK yang sudah dengan percaya diri menangkap para pejabat tinggi  negara. Ketika pemerintahan legeslatif menekan pemerintah eksekutif dengan mengajukan revisi UU KPK, justru Presiden menjadi ambigau.

Bahkan KPK dengan gentle mengembalikan mandatnya kepada pemerintah eksekutif yang notabene penanggungjawab terwujudnya clean goverment.

Bambang meminta agar pemerintah melakukan perencanaan terkait denagan kebijakan desain ulang role model KPK.

Ke depan, kata Bambang, pemerintah harus menghitung seluruh variabel penentu dalam pemebarantasan korupsi yang sudah akut atau korupsi sudah tidak lagi ekstraordinary crime.

“Rakyat menuggu dengan segera sikap pemerintah yang tuntas dan kredibel atau akan timbul distrust public soal korupsi,” pungkas Bambang. (Red)

 

Anda mungkin juga berminat