Revisi UU KPK Membuat Publik Apatis Terhadap Penegakan Hukum

210

JAKARTA (Garudanews.id) – Direktur Eksekutif Center for Public Policy Studies (CPPS) Institut STIAMI Jakarta, Bambang Istianto, mempertanyakan bila keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemerintah dibawah Presiden.

“Sebab, dengan keberadaan KPK saat ini yang independen saja masih dapat diintervensi,” ujar Bambang kepada garudanews.id, Minggu (15/9).

Terlebih, kata Bambang,  dengan adanya wacana KPK dibawah Presiden dan sebagai lembaga pemerintah, sangat mudah lembaga eksekutif maupun legislatif mengobok-obok.

Selain itu, DPR maupun Pemerintah harus memikirkan keberadaan wadah KPK yang saat ini bergejolak. Bila wadah KPK diisi oleh ASN justru akan menjadi persoalan baru.

“Karena karakter ASN di Indonesia belum mampu bersikap impersonal, dan kenderungnya budaya KKN masih kuat,” jelas dosen Pascasarjana ini.

Problem selanjutnya terkait dengan revisi UU KPK, kata Bambang, adanya dewan pengawas. Karena, ketika KPK akan meminta pertimbangan kepada dewan pengawas, kerahasian informasi tidak akan dijamin seratus persen.

Begitu juga terkait denga izin penyadapan, dalam revisi UU KPK tersebut salah satunya disebutkan bahwa KPK harus meminta izin kepada kejaksaan agung.

“Tentunya ini sebagai bentuk pelemahan KPK secara sistematis. Kalau itu terjadi, apa bedanya KPK dengan Kejaksaan dan Kepolisian yang selama ini masyarakat memandangnya apatis,” tegas Bambang.

Dari tiga kecenderungan tersebut, kata Bambang, taring KPK bakal lemah. Sebab masih ada campur tangan lembaga lain dalam penegakan korupsi. (Jim)

Anda mungkin juga berminat