Suara Golkar Terus Menurun, Ridwan Hisjam Siap Maju Jadi Ketum

371

JAKARTA (Garudanews.id) – Fungsionasris DPP Partai Golkar Ridwan Hisjam  mengaku siap untuk bertarung melawan petahana Airlangga Hartarto dalam bursa calon Ketua Umum Partai Golkar melalui musyawarah nasional (Munas) Partai Golkar yang akan digelar pada Desember mendatang.

Keinginan kuat Ridwan untuk maju sebagai calon kandidat Ketua Umum Partai Golkar setelah melihat dinamika yang berkembang. Semula ia menaruh harapan besar agar Bambang Soesatyo (Bamsoet) dapat maju sebagai calon Ketua Umum untuk menantang Airlangga. Namun dengan adanya tawaran untuk menjadi Ketua MPR, maka dipastikan Bamsoet akan mundur dari bursa calon Ketua Umum Partai Golkar.

Hal itu kata Ridwan semakin memperkuat tekadnya untuk menantang Airlangga. Selain itu dirinya merasa punya pengalaman memimpin partai ini sejak masa genting.

“Saya pernah jadi ketua DPD Golkar Jawa Timur di era paling susah tahun 2000-2004, kantor Golkar dibakar, Golkar dituntut dibubarkan. Saat itu Bang Akbar Tanjung ketuauUmum, sehingga kalau bicara siap. Ya saya siap,” kata Ridwan baru-baru ini.

Anggota Komisi VII DPR RI ini berharap persaingan menjadi kandidat ketua umum partai Golkar bisa berjalan fair dan demokratis. Karena menurutnya saat ini Golkar perlu melakukan reformasi internal dengan cara konstitusional.

“Harus reformasi konstitusional, jangan melanggar aturan. Itu bisa memicu perpecahan,” ucapnya.

Selain itu pengurus harian DPP partai Golkar ini juga berharap Munas Golkar yang akan diadakan pada akhir tahun ini tidak menyisakan friksi berkepanjangan. Karena menurutnya beberapa tahun ke belakang Munas Golkar selalu meninggalkan friksi.

“Ya saya mengingatkan agar jangan sampai Munas 2019 beranak partai baru, atau mati dalam artian karir politiknya. Kemarin Munaslub Mbak Titiek keluar bikin Berkarya. Jadi saya harapkan Munas 2019 tidak ada yang mati tidak ada yang keluar, semua bersatu,” ujarnya.

Menurutnya Munas Golkar 2019 ini harusnya tidak hanya diikuti oleh dua kandidat, Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo saja. Perlu nama lain agar proses demokrasi dan kaderisasi di internal partai berjalan, apalagi menurutnya Golkar mempunyai kader kader potensial untuk memimpin partai berlambang pohon beringin ini ke depan.

“Di munas zaman Novanto kan delapan calon, cuma yang masuk putaran dua, ada dua orang. Akom dan Setnov,  tapi kan secara karir politik keduanya mati jadi harusnya sekarang banyak kader dimunculkan sebagai caketum,” kata dia.

Selain itu, ketertarikannya Ridwan untuk memimpin partai berlambang pohon beringin itu, lantaran dalam beberapa periode ini perolehan suara Golkar terus menurun. Telebih di era Airlangga Hartarto, suara Golkar kian terpuruk.

Menurut dia,  menurunnya suara Golkar dalam beberapa periode terakhir tidak terlepas dari praktik transaskional di tubuh partainya.

Selain itu, para pimpinan Golkar dalam beberapa periode ini, sudah keluar dari jalur dan cita-cita partai sejak digaungkan oleh Akbar Tandjung dalam mereformasi partai menjadi Golkar paradigma baru.

“Itulah yang berkembang di Golkar, sehingga dalam beberapa era kepemimpinan pasca Akbat Tandjung, suara Golkar terus turun.  Karna yang terjadi, baik di tingkat DPP maupun di daerah, setiap ada persoalan  penyelesaiannya kerap terjadi transaksional,” ujar dia.

Persoalan itu, kata Ridwan, bukan hanya terjadi di Partai Golkar saja, ini menjadi penyakit politik di seluruh partai politik.  Semu terpengaruh oleh transaksional.

Dia menduga penyebabnya karena perubahan yang dilakukan pada tahun 1999- 2004 merubah undang-undang Dasar 1945, di mana demokrasi yang dibangun oleh pendiri bangsa yaitu demokrasi yang berbasis Pancasila dan gotong royong berubah menjadi demokrasi liberal.

“Sehingga induk daripada kita bernegara itu berubah, nah itulah tantangan pimpinan Golkar yang akan datang untuk mengembalikan jiwa rakyat Indonesia menjadi kembali gotong royong. Yang mana sudah hilang gotong royong kita, sekarang menjadi individualistis,” jelasnya.

Menurutnya, internal partai jangan lagi berbicara Pemilu 2019, karena ini sudah selesai. Bahkan, tanggal 1 Oktober merupakan pelantikan anggota DPR kemudian Presiden pun akan dilantik pada tanggal 20 Oktober.

“Sehingga begitu selesai pemilihan umum kita harus fokus ke depan jangan lihat lagi kebelakang yaitu mempersiapkan Pemilu 2024,” kata Ridwan.

Pihaknya melihat ada suatu peluang Patai Golkar, dan itu menjadi siklus politik di Indonesia. Karena hal itu sudah menjadi kehendak alam bukan sesuatu yang di rekayasa. Dimana siklus politik Indonesia ini 20 tahun yaitu 2024.

“Jadi peluang pemenang kembali itu ada, sama seperti tahun 2004 Golkar menang. Kalau melihat siklusnya setiap 20 tahun terjadi pada tahun 2024 Golkar memiliki peluang kembali menang. Namun dengan kepemimpinan Partai Golkar saat ini kami nilai siklus itu akan sulit terwujud,” kata Ridwan optimis.

Karena, lanjut Hisjam, kemenangan Golkar seperti pada tahun 2004 tidak datang secara tiba-tiba. Akan tatapi melalui proses yang panjang yaitu mulai bekerja sejak tahun 1999.

“Jadi jangan kita berbicara kemenangan sementara Pemilu kurang satu tahun. Untuk itu diperlukan soliditas partai. Karena partai yang kuat itu bagaimana bisa menjaga soliditas di internalnya. Sementara yang terjadi saat ini di tubuh Golkar sendiri terdiri dari beberapa faksi. Nah ini menjadi tantangan Golkar ke depan,” jelas Ridwan.

Untuk menuju kemenangan Partai Golkar di tahun 2024 mendatang, kata Hisyam, diperlukan adanya paradigma baru. Seperti saat saat Akbar Tandjung menahkodai Golkar pascareformasi. Dimana saat itu masyarakat sudah apatis terhadap partai Golkar pascalengsernya Soeharto sebagai representasi Golkar.

“Dengan kepiawaiannya Bang Akbar Tandjung dapat meyakinkan publik bahwa Golkar telah merubah paradigmanya. Alhasil pada Pemilu pertama setelah reformasi Partai Golkar tetap mendapat respon positif di masyarakat,” beber Ridwan.  (Mhd)

Anda mungkin juga berminat