Terkesan Dipaksakan, Revisi UU KPK Dinilai Janggal

190

JAKARTA (Garudanews.id) – Sejumlah pihak menilai, ada kejanggalan dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang kemudian disahkan oleh DPR RI melalui Rapat Paripurna pada Selasa (17/9) kemarin.

“Terkait RUU proses perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kami menilai ada kejanggalan dalam proses perubahan,” ucap Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Zuhad Aji Firmantoro saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/9).

Ia menyatakan wajar jika memang sebuah undang-undang dilakukan perubahan, namun pihaknya melihat proses yang dilakukan pemerintah dan DPR RI terkesan tergesa-gesa.

“Agak aneh, sebab terkesan sangat tergesa-gesa dan bahkan cenderung abai terhadap masukan dari publik. Sebuah undang-undang wajar memang dilakukan perubahan dan sangat dibolehkan tetapi melihat prosesnya yang terjadi sekarang kami menilai ada kejanggalan,” ucap Zuhad.

Terkait hal tersebut, lanjut dia, PB HMI-MPO dalam posisi untuk menolak proses yang terjadi saat ini terkait revisi UU KPK tersebut.

“Saat ini, kami dari PB HMI-MPO berada pada posisi menolak untuk dilakukannya perubahan undang-undang itu bukan kemudian menolak untuk selamanya, tidak, tetapi proses yang saat ini terjadi kami menolak,” kata dia.

Menurutnya, proses revisi UU KPK itu memunculkan kecurigaan-kecurigaan yang patut dan wajar.

“Sebab prosesnya sangat cepat dan tergesa-gesa dan tadi bahkan saya tanya (ke KPK) apa dapat draf, punya, dan sebagainya materi-materi perubahan, ternyata tidak juga, artinya tidak hanya kepada publik awam abainya, bahkan ke pihak terkait saja abai,” ujar Zuhad.

Sebelumnya, DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Kami tanyakan kembali kepada seluruh anggota, apakah pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang,” tanya Fahri kepada seluruh anggota DPR, serentak dijawab “setuju”, kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang memimpin langsung jalannya Sidang paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9), yang disertai dengan ketukan palu sidang menjadi pertanda pengesahan.

Pembahasan revisi UU KPK dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama dengan Pemerintah, sebelum pengesahan Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dalam sambutannya menjelaskan, bahwa KPK merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan. KPK termasuk dalam ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut sebagai lembaga-lembaga pemerintah.

“Dengan begitu dapat diletakkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang masuk dalam rumpun eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,” papar Supratman.

Dia memaparkan dengan revisi undang-undang ini bukan berarti kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan, justru  dengan adanya revisi dimaksudkan untuk penguatan, agar kegiatan KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya semakin baik dan komprehensif. (Mam)

 

 

Anda mungkin juga berminat