Arah Demokrasi Era Pemerintahan Jokowi Jilid II

Bambang Istianto (Direktur Center of Public Policy Studies)

245

Demokrasi trend bagi negara modern pasca perang dunia ke II.  Dunia barat bahkan memaksa bagi negara dunia ketiga untuk menerapkan demokrasi. Memang konsep dan teori demokrasi sangat menjanjikan. Robet Dahl (1999) mengatakan demokrasi mencegah negara demokrasi modern berperang satu sama lain. 

Demikian pula Jeff Heyness (2003) menawarkan tiga macam bentuk Formal, Facade dan Subtantif  democracy.  Meskipun dalam praktek menuai banyak kritik. Tapi Robert Dahl (1982) lebih menekan pada pemahaman nilai demokrasi yaitu : persamaan, pembeberan kebenaran, kontrol dan partisipasi. Jean Baechler (1995) menganjurkan bagi negara yang demokratis mengoptimalkan efektifitas demokrasi menuju kehendak rakyat yaitu stabilitas dan kedamaian.

Sedang Carol C Gould (1993) mengajukan prinsip egaliter sebagai landasan normatif untuk mewujudkan demokrasi sosial. Hal yang sama diajukan oleh Antony Giddens (1998) demokrasi sebagai jalan tengah untuk terwujudnya keadilan sosial.

Konsep demokrasi dari pakar diatas dapat dijadikan sebagai alat analisis melihat fakta empiris di Indonesia. Sejak diproklamirkan negara dan pemerintah Republik Indonesia tahun 1945 telah menyatakan diri sebagai “negara demokrasi”.

Landasan normatif yaitu pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa ” setiap warga negara dijamin  untuk berserikat dan menyatakan pendapat baiknlesan dan tulisan. Dalam praktek demokrasi di Indonesia  mengalami dinamika yang sangat berliku. Ketika era tahun 1945 sampai dengan 1959 disebut demokrasi parlementer atau liberal.

Sistem kepartaian menggunakan multi partai dan sistemn  pemerintahan parlementer.  Sàat itu jalannya pemerintahan tidak stabil dan konflik sosial meningkat dan bahkan hampir terjadi disintegrasi bangsa. Ketika tahun 1959 Soekarno selaku Presiden dan kepala negara mengeluarkan dekrit presiden tanggal 5 juli 1959 isi dekrit antara lain  kembali kepada UUD 1945. Masa itu disebut sebagai “demokrasi terpimpin” sedang sistem pemerintahan presidentil.

Era ini berlangsung sampai dengan tahun 1965. Saat itu penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi dalam suasana demokrasi tapi justru yang terjadi otoritrianisme yang berkembang.  Kepemimpinan Soekarno yang otoriter melakukan pembubaran partai politik yaitu partai Masyumi dan memenjarakan lawan lawan politik Soekarno.

Ketika tahun 1965 terjadi tragedi G 30 S PKI seiring dengan itu terjadi jatuhnya kekuasaan Soekarno. Pada tahun 1967 terjadi peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Pada era Soeharto disebut masa orde baru yang berlangsung sampai tahun 1998. Praktek demokrasi pada era orde baru populer di sebut “demokrasi Pancasila”.

Pada saat itu seluruh prasyarat negara demokrasi terpenuhi.  Akan tetapi aroma otoriter kembali terjadi. Suasana demokrasi hanya “formal democracy” kata Jeff Heyness.

Pada saat itu situasi stabilitas politik dan keamanan cukup kondusif sehingga pembangunan ekonomi berjalan baik.  Bahkan pertumbuhan ekonomi mencapai diatas 7 persen. Tapi pada masa itu banyak terjadi pelanggaran HAM dan korupsi merajalela. Dengan kekuasaan otoriter tersebut pada akhirnya tumbang juga oleh kekuatan rakyat yang dipelopori para aktifis reformasi tahun 1998.

Pada era reformasi kehidupan demokrasi seolah bangkit kembali dari kuburnya setelah terpendam selama 32 tahun. Semangat berdemokrasi seluruh masyrakat menemukan momentumnya. Situasinya  cenderung terjadi mabuk kepayang atau euforia. Pada saat itu seluruh tatanan yang tidak mencerminkan semangat reformasi harus diperbaharui. Bahkan UUD 1945 pun diamandemen empat kali  sampai  tahun 2002.

Kebijakan politik tentang partai politik dan pemilu juga dirubah sesuai semangat reformasi. Suasana demokrasi penuh dengan antusiasme  ketika Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik. Mabuk demokrasi  berlangsung 15 tahun seperti bangun dari  mimpi msyarakat dan elitnya baru sadar bahwa sistem demokrasi yang dibangunnya terjadi “anomali”.

Hasil demokrasi mengecewakan masyarakat.  Alih alih demokrasi mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial. Tapi yang terjadi sebaliknya. Pemimpin yang dihasilkan dari demokrasi ternyata “pemimpin palsu”, oligarki partai politik, pragmatisme dan demokrasi pura pura.  Demokrasi era reformasi masih berlangsung sampai saat ini.

Fenomena politik yang muncul seperti disamping  disebutkan diatas yaitu pemimpin yang korup dan pejabat publik yang tidak kompeten mengurus negara dan pemerintahan.

Seperti diketahui demokrasi pada era reformasi telah menghasilkan beberapa pemimpin nasional mulai dari Habibie, Gusdur, Megawati, Susilo Bambang Yudoyono dan Joko Widodo.

Para pemimpin tersebut  mencoba menjaga marwah demlkrasi dengan caranya masing masing. Publik menilai bahwa trend demokrasi saat ini semakin mengkhawatirkan dengan indeks demokrasi yang menurun. Kondisi tersebut dipicu oleh oleh terjadi konflik horizontal di beberapa wilayah akibat ekses pemilu baik presiden dan kepala daerah. 

Pemicu yang lain seperti pembubaran ormas melalui Perppu serta memenjarakan para lawan politik dengan tuduhan makar dan lain lain.

Penjelasan diatas fakta empiris proses pembelajaran berdemokrasi  masyarakat Indonesia gagal?. Apakah karena masih kuatnya budaya feodal masyarakat Indonesia atau sebagian besar pendidikan masih rendah.

Oleh sebab itu meskipun praktek demokrasi telah menimbulkan berbagai ekses tersebut tapi publik tetap meyakini sistem demokrasi tetap yang terbaik ketimbang sistem monarchi maupun oligarki

Dengan demikian jika sistem demokrasi tetap menjadi pilihan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan maka ke depan menjadi tanggung jawab pemimpin pemerintahan dan kepala negara untuk melanjutkan sitem demokrasi tersebut. Pertanyaan pentingnya sejauhmana pemerintahan dibawah kepemimpinan Joko Widodo tetap komitmen dan konsisten menjaga marwah demokrasi?.

Mencermati hasil pesta demokrasi pilpres yang lalu menjadi telah terjadi ketidak seimbangan  kekuatan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan selama lima tahun kedepan. Artinya dukunngan politik terhadap kepemimpinan pemerintahan Joko Widodo jilid II sangat power full.

Praktis yang berada diluar pemerintahan hanya dua partai politik yang telah menyatakan dengan tegas sebagai oposisi yaitu PKS dan PAN. Sedang partai Demokrat belum mendeklair sebagai partai oposisi. Dalam teori politik jika ceck and balance power lemah maka potensi “abuse of power akan mudah terjadi”.

Seperti dalam dalil Lord Acton “power tends to corupt but absolutelly power to corupt. Trend fenomena dalam penyelenggaraan pemerintahan  terjadi abuse of power sudah tampak. Untuk itu  selamat datang otoritarianisme dalam sistem politik dan pemerintahan lima tahun kedepan.

Walauhualam bisowab. 

 

 

Anda mungkin juga berminat