Dinilai Paling Senior, Golkar Sebaiknya Usulkan Ridwan Hisjam jadi Ketua MPR

348

JAKARTA (Garudanews.id) – Hingga saat ini, dua partai, yakni Golkar dan Gerindra belum menemukan siapa kader terbaiknya yang disusullkan untuk menjadi Ketua MPR.

Terkait dengan hal itu, Sekretaris Jendral Rumah Indonesia Merdeka (RIM) Irwan Suhanto mengatakan Partai-partai politik yang mencalonkan kadernya menjadi Ketua MPR RI harus selektif menyorongkan kadernya untuk menempati kursi pimpinan MPR.

“Sebaiknya partai politik yang ingin mencalonkan kadernya menjadi pimpinan MPR harus lebih selektif,  jika logikanya menggunakan hasil pemilu 2019 maka yang paling layak memimpin MPR adalah Partai Golkar. Tapi Partai Golkar itu harus benar-benar rapih dan teliti dalam mencalonkan kader yang menjadi ketua MPR,” kata Irwan, di Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Lanjut Irwan, calon ketua MPR yang diusulkan Partai Golkar yaitu Bambang Soesatyo dianggap kurang layak untuk memimpin MPR 5 tahun kedepan.

“Saya dengar yang mau jadi calon Ketua MPR adalah Bamsoet.  Saya pikir dia tidak Kredibel, DPR dibawah kepemimpinan dia kan berantakan. Salah satu bukti aksi mahasiswa sampai hari ini masih berlangsung,” ujarnya.

“Nah tidak terjadi konsolidasi aktif wakil rakyat kepada rakyatnya yang melakukan demonstrasi,  lalu produk legislasi juga jauh dari maksimal malah sangat sedikit undang-undang yang dihasilkan oleh DPR yang lama. Belum lagi soal anggaran, dan pengawasan eksekutif kan lemah saat Bamsoet menjabat ketua DPR. Dari situ kan terlihat pencapaian dia”, kata Irwan menambahkan.

Menurut Irwan, Partai Golkar sebaiknya mengusulkan nama baru sebagai calon Ketua MPR yang lebih kredibel dan mampu membuat suasan politik menjadi nyaman. Serta, calon itu harus bisa diterima baik dikubu Koalisi maupun Oposisi.

“Harus munculkan nama baru, Golkar kan gudangnya kader-kader terbaik negeri ini.  Golkar  punya 1000  kader yang lebih baik dari Bamsoet. Jadi jangan itu lagi itu lagi,” tutur Irwan.

Irwan menuturkan, beberapa waktu lalu Ketua Dewan Pakar Agung Laksono memberikan 9 nama yang akan diajukan menjadi ketua MPR. Salah satunya adalah Bambang Soesatyo, Tokoh Senior Partai Golkar Ridwan Hisjam, Agun Gunandjar, Ferdiansyah, Ace Hasan, Kahar Muzakir, Zainudin Amali, Dan Melchias Markus Mekeng.

Irwan melihat, ada satu nama yang membuatnya tertarik. Yaitu Ridwan Hisjam tokoh Partai Golkar dari Jawa Timur. Irwan mengatakan, ketua MPR lebih cocok di pimpin oleh seorang aktivis seperti Ridwan Hisjam.

“Ridwan Hisjam itu aktivis. MPR harus dipimpin aktivis karena Ketua DPRnya saat ini bukan aktivis. Jadi sebaiknya MPR dipimpin aktivis, supaya lebih bisa merasakan ruh apabila ada demonstrasi penyampaian aspirasi dari luar. Aktivis lebih lentur dalam menangani itu,” ujarnya.

Selain itu, menurut Irwan, Ridwan Hisjam memiliki portofolio yang baik dan sangat  apalagi saat ini adalah tahun kelima ia menjabat sebagai anggota parlemen. “Sebagai mantan aktivis saya dukung Ridwan Hisjam dan beliau punya catatan yg baik serta pengalaman yang mumpuni”, ucapnya.

Lebih lanjut, yang menjadi catatan Irwan ia mencium ada aktivitas Intelejen ikut bermain dalam penentuan calon ketua MPR. Ia meminta agar Intelejan menjaga jarak dalam peristiwa kontestasi ini dan membiarkan partai politik berkerja dalam menentukan pimpinannya.

“Intelejen sebaiknya berhenti mengintervensi pemilihan pimpinan MPR. Gak usahlah main-main.  Masih banyak pekerjaan intelijen yang lain yang lebih bermanfaat ketimbang mengurusi pimpinan MPR. Kalau terbukti oknum intelijen ikut main-main, saya pikir kepala BIN lebih baik mundur. Saat ini situasi nasional tidak terkendali, tugas dia mendekteksi permasalahan keamanan negara ini berantakan,” kata Irwan.

Irwan juga mengingatkan, kepada pimpinan partai supaya memilih calon Pimpinan MPR yang bersih dari catatan KPK. Partai Golkar juga harus memilih calon ketua MPR yang tidak terindikasi Korupsi.

“Ketua MPR  yang maju jangan sampai ada catatan di KPK, menjadi tidak lucu ketua MPRnya ditangkap KPK di tengah jalan. Jika itu terjadi marwah MPR jadi hancur. Dan itu melengkapi catatan gelap institusi negara dalam tindak pidana korupsi,” tutup Irwan.

Anda mungkin juga berminat