Kartu Sehat Produk Daerah Dinilai Hanya Sebagai Alat Politik

532

BEKASI, (Garudanews.id) – Polemik produk kedaerahan Kartu Sehat berbasis NIK menuai berbagai komentar beragam dari beberapa kalangan. Kartu Sehat yang dianggap kartu sakti tersebut kini dalam penggunannya mengalami evaluasi. Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan pusat La Tunreng menjelaskan dasar pembentukan BPJS Kesehatan sebelum memberikan komantarnya terkait KS berbasis NIK.

“BPJS ini berdiri atas undang-undang nomor 24 tahun 2011, supaya pondasinya kita bisa lihat dan posisi berdirinya kita bisa tahu, bahwa negara memang sudah hadir dalam rangka menyelasaikan permasalahan kesehatan, lahirlah undang-undang 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional,” ujar Ketua Apindo Sulawesi Selatan ini kepada garudanews.id pada Kamis (31/10).

Tahun 2014 Jamkesda atau KS milik daerah seharusnya semakin berintegrasi ke BPJS Kesehatan. Namun, keberadaan KS dianggap sebagai kartu tandingan milik pemerintah pusat.

“Ini kartu sehat sebenarnya hanya ide politik dari para kontestan bupati, walikota dan gubernur, kalau berbicara regulasi aturan tertinggi kan itu sangat penting, Kalaupun daerah masih ada tentu cepat atau lambat nanti harus ada penyesuaian,” katanya.

Ditambahkan La Tunreng, pemerintah pusat sudah memberikan jaminan kesehatan secara menyeluruh dengan BPJS. Kebedaraan KS-NIK merupakan alat politik yang dinilai menyalahi aturan.

“Suka tidak suka bahwa negara sudah hadir, jangan kehadirannya kita patok kanan kiri, kita abaikan, jadi tidak ada daerah yang membuat manuver kebijakan di luar dari aturan regulasi tertinggi,”

Sekedar diketahui, ketua Fraksi Golkar Kota Bekasi, Daryanto menyebut biaya yang dikeluarkan untuk Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) dapat menghemat anggaran hingga Rp 84 miliar.

Dari data yang dikumpulkan dikatakan dia, jumlah pasien pengguna KS-NIK yang berobat di 58 rumah sakit swasta dan RSUD Kota Bekasi, periode Januari-Juni 2019 sebanyak 121, 441 ribu pasien, dan total yang dibayarkan sebesar Rp 103, 733 miliar.

Sementara itu, pada periode Juli-September 2019, jumlah pasien pengguna KS-NIK yang berobat di sejumlah rumah sakit, turun menjadi 27, 702 ribu pasien. Dengan total  biaya yang dibayarkan hanya sebesar Rp 19, 407 miliar.

“Biaya KS-NIK jelas dapat menghemat anggaran kita sampai Rp 84 miliar lebih. Itu terlihat dari periode tiga bulan terakhir Juli-September 2019. Karena, biaya yang dikeluarkan untuk KS-NIK perhitungaannya berdasarkan jumlah orang yang sakit saja. Jadi kalau tidak ada warga yang sakit maka anggaran yang kita miliki tetap aman,” tutur Daryanto seraya  berharap warga Kota Bekasi semuanya sehat, Kamis (30/10).

Dia menambahkan, biaya yang dikeluarkan untuk membayar pasien pengguna KS-NIK di rumah sakit yang telah bekerjasama dengan pemerintah tentu melalui tahap verifikasi terlebih dahulu. Dasar perhitungan biayanya menggunakan sistem tarif standard INA-CBG’s (Indonesia case base Groups).

“Karena itu kalau terjadi markup berkaitan pembayaran pasien pengguna KS-NIK rasanya sulit terjadi, karena dasar perhitungannya juga menggunakan standard tarif INA-CBG’s (Indonesia case base Groups),” katanya.(mam)

Anda mungkin juga berminat