Miris, Keuangan Daerah Tengah Kedodoran Pepen Malah Jalan-Jalan

483

BEKASI (Garudanews.id) – Problema keuangan daerah yang tengah dialami oleh Kota Bekasi saat ini dinilai sebagai dampak cost politik pascapilkada Bekasi 2018 lalu.

“Dimana, Rahmat Effendi-Tri Adhianto sebagai Wali Kota dan Wawali terpilih harus mengakomodasi janji politiknya terhadap partai pengusungnya,” ujar Direktur Center for Public Policy Studies (CPPS) Bambang Istianto dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (16/10).

Bambang menyontohkan, terbitnya Karu Sehat (KS) adalah salah satu alat politik Rahmat Effendi dalam menaikan elektabilitasnya pada Pilkada lalu. Namun, sayangnya keberadaan KS sangat menyedot keuangan daerah.

“Akibatnya, banyak sektor tidak teralokasi anggaran yang sebetulnya dibutuhkan masyarakat. Seperti pembiayaan permodalan UMKM dan infrastruktur lain nyaris stagnan karena devisit anggaran yang konon nilainya cukup pantastis,” ucap Bambang.

Bambang juga menilai Pemkot Bekasi terlalu lemah dalam melakukan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah. Hal itu dinilai yang menjadi pemicu tingginya defisit APBD murni 2018, dari alokasi Rp 5,6 triliun.

“Salah satunya, pembiayaan Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK) senilai Rp 200 miliar untuk menutupi biaya kesehatan masyarakat yang terlalu besar,” ucap Bambang.

Selain itu, Wali Kota yang akrab disapa Pepen itu juga harus memenuhi janji politiknya yaitu menaikan honor RT/RW dan ratusan tenaga kerja kontrak (TKK).

“Tapi faktanya, gaji RT/RW juga belum dilaksanakan, apalagi menaikan. Belum lagi banyaknya TKK yang ditunda pembayarannya. Ini merupakan kebijakan konyol yang dilakukan Rahmat Effendi,” ungkap Bambang.

Bambang juga menyayangkan kebijakan Pepen yang kerap melakukan perjalanan ke luar negeri di saat kondisi keuangan daerah tengah kedodoran.

“Terlepas apapun dalih dari perjalanan itu, seharusnya Pepen dapat memetakan terlebih dahulu skala prioritasnya. Kalau Wali Kota yang memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakatnya, harsunya Pepen dapat mengambil contoh Wali Kota Surabaya Ibu Risma,” kata dosen pascasarjana ini.

Lanjut Bambang, seorang pimpinan daerah bila perlu turun ke bawah melihat kondisi dan kebutuhan dari masyarakat.

“Bukan malah sebaliknya mengajak anak buahnya untuk menemani hobi pribadinya saat di luar jem kerja. Dan itu sudah menjadi rahasia umum Pepen kerap mengajak pejabat lingkungan Kota Bekasi untuk of road,” tandasnya. (Red)

Anda mungkin juga berminat