Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi Dinilai Banyak Langgar UU

399

JAKARTA (Garudanews.id) – Mantan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur di era Joko Widodo (Jokowi) dinilai banyak melanggar peraturan perundang-undangan.

“Karena semua proyek pembangunan infrastruktur dari Aceh sampai Papua itu melanggar peraturan perundang-undangan karena dia menggunakan Keppres, tidak melakukan Undang-Undang,” ujar Hehamahua, Senin (30/9).

Abdullah Hehamahua juga mengungkapkan, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selama tiga tahun berjalan, terdapat ratusan bukti pelanggaran dalam proyek infrastruktur.

“Kalau audit BPK dari 2015 sampai 2018 ada 400 lebih pembuktian pelanggaran, yang itu ada, saya lupa, 300 something triliun terhadap proses itu,” ungkapnya.

“Oleh karena itu maka, dia akan terpilih 2024, supaya dia tidak ditangkap 2019, tapi kan 2024, itu Undang-Undang Dasar menetapkan hanya sampai dua periode. Maka kemudian setelah 2024 dia tidak calon lagi, ditangkap, sehingga saya bilang, daripada lima tahun rugi negara, ya sudah dihentikan 2019 saja,” tambah Hehamahua.

“Karena itu ada wacana ada ditambah lagi dua tahun, sehingga nanti 2026 dia masih presiden,” lanjutnya.

Menurutnya, beruntung pada Pilpres 2019, Jokowi menang. Jika itu terjadi kata dia, Jokowi akan ditangkap. Penyebabnya berhubungan dengan pembangunan insfrastruktur di berbagai daerah di Indonesia.

“Menjelang Pilpres 2019, saya katakan, secara pribadi saya kasihan sama Jokowi karena kalau dia tidak terpilih 2019, dia akan ditahan, akan ditangkap,” katanya. (Red)

Anda mungkin juga berminat