Pemerintah Bentuk Badan Pengelola Dana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

208

JAKARTA (Garudanews.id): Pemerintah hari ini secara resmi membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yakni badan layanan umum (BLU) yang berada di bawah Kementerian Keuangan akan beroperasi mulai 1 Januari 2020.

“Selama ini, pemerintah telah mengelola berbagai sumber pendanaan yang mendukung pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, baik yang bersumber dari dana dalam negeri maupun luar negeri. Namun, dukungan pendanaan yang ada belum secara optimal mencapai target yang diharapkan,” ujarnya.

BPDLH melibatkan berbagai kementerian/lembaga lintas sektor untuk dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dipersiapkan untuk mampu mendorong pembiayaan di bidang lingkungan hidup. Keberadaannya diharapkan dapat memastikan keberlangsungan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Badan ini diarahkan dapat menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dananya, serta memiliki standar tata kelola internasional,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam sambutannya pada peluncuran BPDLH di Jakarta, Rabu (9/10).

Dikemukakan, pembangunan senantiasa menampilkan dua sisi yang saling berlainan di satu sisi memacu pertumbuhan ekonomi dan di sisi lain harus memperhatikan kualitas lingkungan hidup. Keduanya diharapkan berjalan beriringan dalam koridor yang disepakati sebagai pembangunan berkelanjutan.

Oleh sebab itu, merujuk pada mandat Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, pemerintah akhirnya membentuk Badan Layanan Umum Pengelola Dana Lingkungan Hidup ini.

Darmin berharap, BPDLH dapat bekerjasama dengan berbagai pihak dan mitra pembangunan serta mengembangkan diri dan berinovasi untuk menggali sumber-sumber pendanaan dalam membiayai kegiatan-kegiatan yang dimandatkan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menambahkan, pembentukan badan ini merupakan langkah konkrit Indonesia untuk melengkapi upaya pengendalian dan penanganan perubahan iklim.

“Langkah kita dalam implementasi The Paris Agreement semakin konkret. BPDLH atau yang saya sebut juga LH Fund ini diharapkan memberikan ruang dan positioning yang sistematis dalam pengendalian dan penanganan perubahan iklim,” kata Siti Nurbaya Bakar.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendukung pelaksanaan BPDLH dengan tata kelola yang baik dan efisiensi yang maksimal. (ira)

Anda mungkin juga berminat