Penempatan Bos Gojek Sebagai Mendikbud Dinilai Kurang Pas

222

JAKARTA  (Garudanews.id) – Direktur eksekutif Center Publik Policy Studes (CPPS) Bambang Istianto menilai  Presiden Joko Widodo (Jokowi) kurang tepat dalam menempatkan Nadhim Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

Bambang mengungkapkan, dengan pengangkatan bos Gojek sebagai Mendikbud, seolah bahwa Presiden Jokowi  mereduksi masalah pendidikan menjadi pelatihan keterampilan.

Visi dan konsepsi menteri pendidikan yang baru, kata dia, sama persis dengan visi dan konsepsi Presiden Jokowi. Karena,  bagi keduanya pendidikan Jangan dibikin ruwet tapi dibikin yang simple dan instan saja. Lulusan sekolah harus punya skill tertentu sehingga bisa dipakai untuk bekerja di dunia industri.

Kalau seperti itu visi dan konsepsinya, lanjut Bambang, maka yang diperlukan di Indonesia bukan lembaga pendidikan tapi lembaga pelatihan keterampilan.

Padahal, kata dia,  lembaga pendidikan tidak semata-mata menyiapkan lulusannya memiliki kompetensi keterampilan tertentu. Tapi yang lebih utama adalah mampu menghasilkan Insan Indonesia yang berakhlak mulia, mengembangkan sains dan teknologi untuk dapat memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Kami mengkhawatirkan jika menteri pendidikan hanya berfikir bagaimana lulusan sekolah bisa dapat pekerjaan. Kalau demikian terjadi  mau dibawa kemana arah pendidikan Indonesia lima  tahun ke depan,” ujar Bambang di Jakarta, Sabtu (26/10).

Menurutnya, kalau konsep pendidikan  hanya dijadikan pusat keterampilan, maka tidak ada  bedanya dengan membuat robot manusia.

“Indonesia akan kehilangan akar budayanya padahal kita hanya sebagi konsumen teknologi,” imbuh Bambang.

Yang terpenting kata Bambang, generasi Indonesia ke depan bukan hanya melek teknologi, akan tetapi harus memperkuat keimanan dan ketaqwaannya sesuai agama yang diyakininya.

Oleh karena itu, Bambang meminta kepada DPR agar dapat menjalankan peran kontrolnya agar dunia pendidikan di Indonesia ke depan tidak hanya menciptakan robot manusia.

Bambang menambahkan, peran masyarakat dan DPR dalam menjalankan fungsi kontrolnya perlu diperkuat untuk mengawal menteri pendidikan.

“Karena menahkodai kementerian pendidikan tidak sama dengan memimpin perusahaan. Bila Menteri Nadhim Makarim kurang pas dalam  memberikan arah kebijakan, seyogyanya masyarakat juga bisa memberikan masukan,” ulas Bambang. (Mam)

Anda mungkin juga berminat