Pengamat: Ada Gejala Ketidakseimbangan Politik di Indonesia

331

JAKARTA (Garudanews.id) – Perkembangan politik menjelang pelantikan Presiden Jokowi-Maruf Amin menarik menjadi diskursus dalam konteks demokrasi di Indonesia.

Pada pemerintahan jilid II ini, publik berharap Presiden Jokowi tetap konsisten menjaga marwah demokrasi. Namun sejumlah pengamat menilai ada gejala menguatnya ketidak seimbangan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Seperti merapatnya dua tokoh nasional yakni Prabowo dan Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Jokowi. Hal tersebut mengindikasikan kekuasaan di genggaman Jokowi nyaris power full,” ungkap Direktur Center for Public Policy Studies (CPPS) Institut STIAMI Jakarta, Bambang Istianto kepada wartawan, Senin (14/10).

Menurut Bambang, pintu oposisi di pemerintahan Jokowi Jilid II ini nyaris tertutup. Namun demikian, asa politik berdemokrasi masih terselamatkan ketika dua Parpol PKS dan PAN menyatakan berada di luar pemerintahan.

“Untuk itu dapat diprediksi dalil lord acton akan terjadi. Yakni power tends to corupt but absolutelly power to corupt,” imbuh Bambang.

Lanjut dosen pascasarjana ini, ada gejàla tergradasi tensi demokrasi mengemuka ketika para lawan politik rezim pemerintah dipenjarakan dengan làtarbelakang kasus hukum atau kriminal.

“Bahkan kehangatan berdemokrai terusik atas peristiwa pemecatan dua orang perwira TNI hanya karena istrinya membuat cuitan di facebook atau twiternya berkomentar miring tentang kasus penusukan terhadap Wiranto,” tandas Bambang.

Bambang menambahkan, ketika terjadi un balance power dan oposisi lemah, maka trend politik kedepan kehidupan demokrasi diprediksi akan suram. Dengan demikian otoritarianisme dan abuse of power semakin mènguat.

“Kondisi tersebut akan melenggang seiring dengan pelèmahan peran KPK,” tandas Bambang. (Dra)

Anda mungkin juga berminat