Persoalan Birokrasi Jadi Ancaman Kinerja Kabinet Jokowi Jilid II

265

JAKARTA (Garudanews.id) – Pengamat kebijakan administrasi publik dari Center Publik Policy Studies (CPPS) Bambang Istianto mengatakan, pidato Jokowi saat pelantikannya pada Minggu (20/10) kemarin, salah satu point strategis yaitu tentang isu birokrasi.

Menurut dia, hampir semua presiden sejak era Soeharto sampai saat ini, kerap mempersoalkan bahwa birokrasi  sebagai ‘biang kerok’ gagalnya pembangunan bidang ekonomi khususnya investasi sebagai motornya pertumbuhan ekonomi.

“Bahkan pada masa Presiden Megawati menyebut birokrasi seperti ‘keranjang sampah’.  Apakah sedemikian buruknya citra birokrasi kita,” ucap Bambang seperti dalam keterangan tertulisnya yang diterima garudanews, Selasa (22/10).

Bambang menjelaskan, pada hakekatnya birokrasi terdapat tiga dimensi utama yaitu: organisasi atau kelembagaaanya, SOP dan SDM aparaturnya.

Dimensi organisasi yang paling disoroti presiden, kata Bambang,  soal obesitasnya organisasi. Oleh sebab itu, ia sepakat jika Presiden Jokowi mengamputasinya hingga tinggal dua level, hal itu dimaksudkan guna membangun organisasi matrik.

“Organisasi model tersebut butuh pengembangan jabatan fungsional yang luas dan besar. Gagasan tersebut sebenarnya sudah 20 tahun yang lalu mengemuka. Tapi sampai saat ini Kementrian PAN dan RB tidak kunjung eksekusi. Seiring program reformasi birokrasi yang sangat gencar dilakukan tapi hasilnya belum maksimal,” imbuh direktur eksekutif CPPS ini.

Pihaknya menilai, selama ini salah diagnosa terhadap penyakit birokrasi. Disamping itu para menteri boleh jadi kurang sepenuhnya memahami inti reformasi birokrasi.

“Alih alih memperbaiki kinerjanya, justru kebijakannya kerap merusak pola karier terhadap pegawai yang sudah cukup eksis, dan  harus disesuaikan  dengan kepentingannya. Untuk kami sangat mengapresiasi Presiden Jokowi terkait wacana perampingan birokrasi. Karena sesuai dengan programnya, dimana fokus utama dalam pemerintahan kedua akan menggenjot kualitas SDM,” ujarnya.

Dikatakan Bambang, menghadapi industri 4.0 era digital variabel SDM sangat dominan. Implikasinya terjadi paper less dan job less. Akan tetapi usaha mentriger kualitas SDM harus didukung budget yang memadai.

“Jika anggaran tidak layak pidato presiden hanya retorika belaka. Karena itu jika birokrasi efisien dan efektif maka  good public policy semua sektor  akàn terwujud. Dengan demikian iklim investasi terdongkrak dan pertumbuhan ekonomi membaik,” tuturnya. (red)

Anda mungkin juga berminat