PKS dan PAN Tetap Konsisten Diluar Pemerintahan

292

JAKARTA (Garudanews.id) – Sepertinya hanya dua partai yang tersisa dan tetap konsisten berada di luar pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Setelah Gerindra dan Demokrat digadang-gadang bakal masuk Kabinet Indonesia Kerja (KIK)

Diketahui, PKS, PAN, Gerindra, dan Demokrat adalah pengusung pasangan Capres/Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019 lalu.

Namun setelah Gerindra dan Demokrat merapat ke Istana, dipastikan hanya dua partai yakni PKS dan PAN yang menjadi oposisi.

Seperti dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay bahwa  partainya memilih  berada di luar kendati jika akhirnya Gerindra dan Demokrat memutuskan di dalam pemerintahan.

“Sampai saat ini, PAN sudah jelas mengambil posisi di luar pemerintahan. Belum ada agenda di luar itu, mayoritas pengurus, kader, dan simpatisan memilih sikap seperti itu,” kata Saleh di Jakarta, Sabtu (12/10).

Hal itu dikatakan Saleh terkait pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis (10/10) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Jumat (11/10).

Menurut dia, apabila Partai Gerindra dan Partai Demokrat pada akhirnya bergabung bersama pemerintah, itu adalah hak kedua parpol tersebut.  Sebab, masing-masing memiliki hak untuk menentukan langkah sendiri.

Dia mengatakan, koalisi parpol pengusung Prabowo-Sandi sudah bubar dan sepakat akan mengambil serta memilih jalan sendiri. Oelh jarenanya  kalau kedua partai itu bergabung dengan pemerintah, masyarakat yang berhak memberi penilaian.

“Silakan masyarakat menilai mana yang sungguh-sungguh berjuang untuk membawa perubahan, mana yang hanya ingin mengejar target dan capaian politik praktis semata,” ujarnya.

Saleh yang merupakan Sekretaris FPAN MPR RI itu menegaskan, PAN sudah menetapkan akan berada di luar pemerintahan. Meski demikian bukan berarti partainya akan menjadi oposisi yang selalu bersebelahan dengan pemerintah.

Menurut dia, apabila kebijakan dan program pemerintah dijalankan sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat, PAN akan mendukung. Namun jika ada yang menyimpang dan berseberangan dengan aspirasi masyarakat, PAN akan mengeritik, mengoreksi, dan mengingatkan pemerintah.

“Tidak perlu pakai istilah oposisi. Kita lebih baik menjadi kekuatan penyeimbang, itu sangat penting di dalam sistem demokrasi yang kita anut saat ini,” katanya.

Sementara itu, sebagai partai yang pernah mendukung Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019,  PKS menghormati keputusan Gerindra bila bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Hal tersebut dikatakan Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyusul pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis (10/10), kemudian keesokan harinya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Jumat (11/10) melakukan pertemuan dengan Jokowi.

“Komunikasi politik itu wajar saja, apakah kemudian berujung koalisi di pemerintahan? Itu juga sah-sah saja jika benar terjadi sebagai sebuah pilihan politik, PKS menghormati,” kata Jazuli di Jakarta, Sabtu (12/10).

Namun demikian, Jazuli menegaskan bahwa PKS tetap berada di luar pemerintahan, agar lebih objektif memberikan masukan kepada pemerintah dalam memberikan solusi alternatif masalah bangsa. (DRA)

Anda mungkin juga berminat