Presiden Jokowi Diminta Tidak Mudah “Umbar” Perppu

316

JAKARTA (Garudanews.id) –  Publik saat ini mempertanyakan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pada periode mendatang.

Karena pemerintah masih bungkam soal pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan menerbitkan Perppu Nomor 32 Tahun 2002 tentang KPK.

Paloh mengatakan bahwa Jokowi dan partai politik pendukungnya telah sepakat bahwa pemerintah tak akan menerbitkan Perppu untuk mencabut revisi UU KPK yang baru saja disahkan itu.

Padahal sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan tengah mempersiapkan draf Perppu KPK. Persiapan tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pratikno menyebut, persiapan penyusunan draf tersebut sebagai langkah antisipasi jika Jokowi memerintahkan untuk menerbitkan Perppu KPK. Pasalnya pemerintah tengah mengkaji untuk menerbitkan Perppu KPK.

“Pokoknya tugas staf itu adalah menyiapkan segala sesuatu yang akan diputuskan pimpinan,” kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, baru-baru ini.

Menanggapi polemik Perppu KPK tersebut, pakar hukum tata negara meminta agar Presiden RI Joko Widodo tidak mudah menerbitkan Perppu. Termasuk, untuk menerbitkan Perppu KPK.

“Presiden mesti tahu juga, bahwa tidak bisa bernegara sebentar-sebentar terbitkan Perppu,” kata Margarito Kamis , Jumat (11/10).

Menurut Margarito, Presiden Jokowi masuk jebakan ketika mudah menerbitkan Perppu. Hal itu berujung dengan tidak sehatnya sistem hukum ketatanegaraan Indonesia.

“Presiden tidak boleh membiarkan dirinya tertindas dengan Perppu. Sebab, kalau sebentar-sebentar keluarkan Perppu sangat gampang, atur saja orang demonstrasi, terciptalah hal ihwal genting yang memaksa. Maka terbitlah Perppu. Kalau begitu tidak sehat cara bernegara,” ucap dia.

Lagi pula, lanjut dia, sebuah Perppu dapat terbit andai terpenuhinya ihwal kegentingan memaksa. Namun, Margarito tidak menilai terdapat kegentingan memaksa saat Presiden hendak menerbitkan Perppu tentang KPK.

“Tidak ada yang genting. Seban, kan, UU KPK ada. Tdak ada kekosongan hukum, dan saat ini KPK bekerja, lalu apanya yang genting? Apa UU baru ini tdak mengakibatkan UU KPK yang dulu rontok, dan KPK bubar? Kan, tidak. Jadi apanya yang genting? Tidak ada,” pungkas Margarito. (Dra)

 

 

 

Anda mungkin juga berminat