SMKN 2 Cikbar: Biaya Pembangunan Sudah Disusun di RKAS 

222

KABUPATEN BEKASI (Garudanews.id) – Pihak SMK Negeri 2 Cikarang Barat (Cikbar) menyatakan biaya pembangunan sekolah sudah diatur pada saat awal tahun pelajaran di dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dan sudah disepakati secara musyawarah dengan komite sekolah.

Sumber dari RKAS merupakan paduan dari anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Masyarakat juga masih dimungkinkan untuk dilibatkan dalam pembiayaan pendidikan dan hal itu diatur di dalam undang-undang.

“Mekanismenya (melibatkan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan) tentu melalui musyawarah. Dan dalam musyawarah itu kita paparkan semua program dalam satu pembelajaran,” ungkap Kepsek SMK Negeri 2 Cikbar, Rohmani kepada wartawan.

Rohmani mengatakan, sumber dari RKAS dipaparkan secara transparan, mulai dari anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan anggaran provinsi. Sementara kekurangan dalam program kegiatan satu tahun pelajaran ini melibatkan masyarakat melalui musyawarah.

Dalam musyawarah itu disepakati bahwa biaya bantuan pembangunan sebesar Rp1,7 juta per siswa dan dibayarkan sampai bulan Desember. Para orangtua yang tidak mampu membayar juga tidak menjadi piutang bagi pihak sekolah karena biaya pembangunan itu sifatnya adalah sumbangan.

“Kami juga sudah sampaikan bahwa biaya pembangunan itu jangan disangkut pautkan dengan pelayanan. Jadi tidak benar kalau ada informasi siswa yang belum membayar biaya pembangunan tidak boleh mengikuti UTS (Ujian Tengah Semester),” terangnya.

Namun, pihak sekolah juga melakukan kroscek jangan sampai ada siswa yang tidak membayarkan biaya pembangunan tersebut, padahal orangtua siswa sudah memberikannya dari rumah.

Disinggung mengenai bantuan keringanan biaya bagi orangtua yang ekonominya lemah, dirinya mengaku saat ini Kepala Sekolah sudah menandatangani keputusan sebanyak 283 siswa yang mendapatkan pembebasan biaya 100 persen, serta diskon fee antara 75 dan 50 persen.

 

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Cikarang Barat, Rohmani, sedang memverifikasi dokumen siswa yang mendapat bantuan keringanan biaya pendidikan.

Bagi para siswa yang mendapatkan bantuan keringanan biaya, kata Rohmani, akan dilakukan verifikasi dokumen dengan persyaratan seperti BPJS dan adanya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Bahkan, pihak sekolah juga melakukan survey ke lokasi rumah orangtua siswa.

“Berdasarkan laporan itulah kita mengambil keputusan sebanyak 283 siswa mendapatkan bantuan keringanan biaya sekolah,” ungkapnya.

Selain itu, pihak sekolah juga memasukan para siswa yang kurang mampu kedalam Program Indonesia Pintar (PIP) dan uangnya langsung masuk ke rekening siswa. Bantuan itu diperuntukan untuk kegiatan pembelajaran seperti kebutuhan sekolah siswa.

“Ada sekitar 280 siswa SMKN 2 Cikbar dari kelas X sampai XII yang masuk program PIP ini. Jumlah itu sekitar 20 persen dari total siswa saat ini sebanyak 1.623,” tandasnya. (red)

Anda mungkin juga berminat