Survei Soal Perppu, PDIP: Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Kesepakatan

292

JAKARTA (Garudanewa.id) – Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis bahwa bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia setuju dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK).

LSI melakukan survei melalui wawancara telepon terhadap 1010 responden pada 4-5 Oktober 2019. Ini merupakan jumlah responden yang berhasil ditelepon dari total 4.308 yang ditelepon secara acak. Dengan demikian, response rate 23,4%.

Responden dipilih secara stratified cluster random sampling terhadap 17.429 responden survei nasional LSI sebelumnya, yakni survei pada Desember 2018 – September 2019, yang memiliki telepon.

Menanggapi hasil survei LSI, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI, Bambang Wuryanto menegaskan, berbangsa dan bernegara bukanlah berdasarkan hasil survei, melainkan berdasarkan atas kesepakatan. Yakni kesepakatan akan NKRI, dan konstitusi melalui peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita sudah bersepakat, ya ikuti kesepakatan itu. Kalau sudah ikuti kesepakatan suka-suka nanti susah dong kalau suka-suka, nggak bisa. Kita ikuti kesepakatan berarti konstitusi kita ikuti,” tegasnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (7/10) kemarin

Pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini menegaskan, sebagaimana aturan dalam konstitusi di negara ini, kalau memang ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan UU KPK hasil revisi, maka sebaiknya melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau rancangan undang-undang sudah diketok, RUU sudah diketok, nggak ada cara (lain). Ikut konstitusional law (hukum) kita. Lu (kamu) kalau nggak sepakat, judicial review,” ucap Bambang. (Red)

Anda mungkin juga berminat