Wamenkeu: Menaikan Iuran BPJS Opsi Terakhir Tutupi Defisit

162

JAKARTA (Garudanews.id) – Pemerintah mengklaim kebijakan untuk menaikan iuran BPJS merupakan opsi terakhir untuk menutupi defisit yang diperkirakan tahun 2019 mencapai Rp 32 triliun. Hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri Keungan (Wamenkeu) Mardiasmo saat diskusi Media Forum Merdeka Barat, di Gedung Kemkominfo, Jakarta Pusat, Senin (7/10).

“Sebenarnya saya ingin sampaikan bahwa, kita Kemenkeu ikut rapatkan ini sudah lebih 150 kali. Hampir setiap hari tiada hari tanpa BPJS Kesehatan, penyesuaian iuran peserta last option,” kata Mardiasmo

Menurut dia, defisit BPJS Kesehatan tahun ini diprediksi meningkat lebih besar dari prediksi awal Rp 28 triliun menjadi Rp 32 triliun.

“Sebetulnya yang membuat bleeding itu PBPU yang jumlahnya 32 juta, yang lainnya itu sebenarnya enggak buat bleeding. Itu ada dua jenis PBPU yang jelita dan jelata,” katanya.

Ia mengatakan, pemerintah tidak berniat untuk memberatkan masyarakat, karena menurutnya
96,8 juta untuk peserta tidak mampu iurannya ditanggung Pemerintah Pusat (APBN).

“Jadi pemerintah sudah hadir untuk masyarakat, jadi salah besar jika program ini dibebankan ke masyarakat,” ucapnya. (Red)

 

Anda mungkin juga berminat