Caketum Harus Kantongi 30 Persen Dukungan, Golkar Diambang Perpecahan

248

JAKARTA (Garudanews.id) – Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPP Partai Golkar Taufik Hidayat menilai potensi perpecahan di internal partai berlambang pohon beringin  kian nampak.

Hal itu menyusul adanya wacana calon ketua umum yang akan berlaga di Munas Golkar harus mengantongi dukungan 30 persen suara. Dimana syarat itu harus dinyatakan secara tertulis. Hal itu dinilai tidak akan bisa dipenuhi oleh kandidat  caketum, selain Airlangga Hartarto.

“Ketentuan ini akan menjadi sumber masalah. Karena menguntungkan petahana dan menciptakan persaingan yang tidak setara antarkandidat,” jelas Taufik kepada wartawan, Rabu (27/11).

Padahal, kata dia, prinsip demokrasi itu mensyaratkan kesetaraan dan perlakuan adil dalam persaingan bagi semua kandidat.

“Petahana sebagai ketua umum akan lebih mudah sekali memobilisasi dukungan dari DPD I dan DPD II, ketimbang kandidat lainnya,” ungkapnya.

Sementara, ada enam Ketua Pelaksana Tugas (Plt) DPD I yang ditunjuk langsung oleh ketua.

Di satu sisi petahana memiliki instrumen intimidatif. Misalnya, dalam bentuk pemecatan pengurus DPD I dan DPD II (pemilik suara/voters).

“Di mana letak demokrasinya? Seharusnya dukungan itu diberikan secara langsung saat pemilihan di bilik suara,” ujar Taufik.

Dengan begitu, tidak ada mobilisasi dukungan secara intimidatif oleh DPP sehingga menjamin kesetaraan semua kandidat.

Sementara itu, calon ketum partai Golkar yang merupakan petahana, Airlangga Hartarto meyampaikan bahwa pemilihan ketua umum dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar sudah ada mekanismenya sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Terkait wacana munas digelar secara aklamasi, Airlangga mengatakan bahwa ia akan melihat dulu pelaksanaannya.  “Ya kita lihat pada waktu Munas,” ucap mantan Menperin ini. (red)

Anda mungkin juga berminat