DPD Golkar Kabupaten Bekasi Akan Polisikan Narasumber Terkait Ijazah Palsu Bupati

163

BEKASI, (Garudanews.id)  – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Bekasi, akan mempolisikan narasumber terkait pemberitaan keabsahan ijazah milik Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.

“Sengaja kami menggelar prescon berkaitan adanya isu penyerangan secara pribadi kepada Bupati Bekasi, terkait dengan ijazah palsu,” kata H. Sardi mantan Liaison Officer (LO) pada Pileg 2014 dan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2017 ini.

Demisioner Wakil Ketua Bidang Humas DPD Golkar Kabupaten Bekasi ini juga mengatakan, baik pada Pilkada maupun Pileg kemarin telah melakukan verifikasi terhadap calon dengan detil sebelum mendaftarkanya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Saya dua kali jadi LO, saya sudah mengurus persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Anggota Dewan dengan detail dari hal yang terkecil seperti KTP, ijasah bahkan sampai Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN),” jelas dia.

Kaitan dengan ijazah Bupati Bekasi sambung Sardi, sudah melakukan verifikasi sendiri secara langsug ke Universitas Borobudur,” ujarnya baru-baru ini.

Pada Pilkada 2017 dia mengaku yang mengurus ke Universitar Borobudur dan bertatapan langsung dengan rektornya.

“Mereka sangat bangga alumni borobodur mencalonkan Wakil Bupati. Artinya ijazah beliu itu asli, tidak palsu,” ungkap dia.

Soal Pemberitaan yang mengatakan bahwa Bupati Bekasi tidak tercantum namanya di PDPT Dikti Online, Sardi menjawab PDPT produk Kemenrtian tahun 2006. Sedangkan Bupati sendiri lulusan tahun 1996.

Tidak sesuai dengan apa yang diberitakan, soal PDPT Dikti secara online itukan baru dibuka tahun 2006.

“Pak Eka sendiri lulusan 1996. Kemungkinan besar pihak Kampus lupa memasukannya ke PDPT,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Demisioner Bidang Hukum DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Arif Rahman Hakim menegaskan akan mengambil langkah tegas terkait pemberitaan yang sudah menyerang secara pribadi kepada Ketua DPD Golkar.

“Mungkin dalam waktu dekat ini kita divisi hukum akan berkordinasi dengan teman-teman pegurus DPD serta yang bersangkutan H. Eka kita akan mengambil langkah tegas. Kita akan melakukan tindakan tegas agar ada efek jera. Pasal sudah melakukan pencemaran nama baik secara pribadi,” tegas dia.

Lanjutnya. pihaknya juga akan somasi kantor berita yang pertama menerbitkan berita tersebut online Metro.

“Dlam pemberitaan itu sudah sangat tendensius tidak sesuai dengan kaedah-kaedah Undang-Undang Pers serta Undang-Undang Kode etik jurnalistik,” imbuh dia.

‘Kepada Narasumber khusunya inisial TJ juga kemungkinan akan kita laporkan ke ranah hukum. Kenapa kita melakukan itu, karena kita ingin melakukan tindakan tegas agar ada efek jera. Sebab kita sangat menyayangkan berita itu,” tegasnya.

Dikatakannya, sebagai keluarga besar Partai Golkar Kabupaten Bekasi merasa dipermalukan dan merasa diserang kehormatannya,  apalagi Eka sosok Bupati dan Ketua DPD Partai Golkar, Kabupaten Bekasi.

“Kita akan laporkan Pasal 310 KHUP tentang pencemaran nama baik dan UU ITE. Kita tegaskan kepada pembuat berita untuk bisa meminta maaf atas berita finah, mungkin akan melayangkan somasi kepada medianya,”ulasnya.

Sedangkan untuk narasumber tambah Arif, DPD Golkar Kabupaten Bekasi akan melaporkannya ke pihak yang berwajib.

“Untuk Narasumber kita akan melaporkan ke rana hukum. Pasalnya kami merasa dipermalukan merasa di serang dalam pemberitaan dari komentar itu,” pungkasnya. (Sgy)

Anda mungkin juga berminat