Ini Alasan Opsi Musyawarah Mufakat dalam Memilih Ketum Golkar

266

JAKARTA (Garudanews.id) – Ketua DPD Sulawesi Selatan Nurdin Halid  menegaskan wacana untuk menggunakan musyawarah mufakat dalam memilih Ketua Umum Golkar dalam musyawarah nasional (Munas) yang akan digelar pada Desember mendatang disebabkan banyaknya dukungan untuk Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, untuk memimpin partai beringin lagi.

Nurdin menjelaskan, bahwa musyawarah mufakat juga cerminan demokrasi Pancasila. Apalagi, musyawarah mufakat juga bukan sesuatu yang tabu di Golkar. Bahkan pemilihan secara aklamasi sendiri diatur dalam AD dan ART Golkar.

“Jika bakal calon ketua umum sudah mendapatkan dukungan 50 persen plus 1 dari pemilik suara maka bisa aklamasi,” kata Nurdin, di Jakarta, Minggu (17/11).

Musyawarah sendiri berasal dari bahasa Arab yakni “Syawara” yang bermakna berunding, mengajukan sesuatu atau urun rembuk. Dalam kehidupan modern dan tata negara Indonesia, musyawarah dikenal sebagai “Syuro” yang artinya rembug desa.

Musyawarah mufakat sendiri merupakan suatu upaya bersama dengan sikap yang rendah hati dalam memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar untuk mengambil suatu keputusan bersama. Jadi anggapan musyawarah mematikan demokrasi adalah pemahaman yang salah.

Bahkan lewat musyawarah mufakat, sebuah organisasi dapat menghindari money politic (politik uang) dalam mengambil keputusan atau memilih seorang pemimpin. Beberapa partai politik di Indonesia, seperti PDIP, Partai Gerindra, Partai Demokrat dan Partai NasDem juga sering menggunakan musyawarah mufakat, bahkan aklamasi dalam memilih ketua partai.

Di partai-partai itu, tidak ada gejolak atau perpecahan meski menggunakan musyawarah mufakat, atau aklamasi dalam memilih ketua umumnya. Di Golkar hal sama semestinya bisa berlaku. (red)

 

Anda mungkin juga berminat